Selanjutnya Pemprov Bengkulu mengusulkan ke BPH Migas kebutuhan daerah itu sebanyak 721.600 kl diperuntukkan transportasi umum, orang, barang dan logistik, perikanan dan nelayan, serta usaha mikro.
Namun kebutuhan kuota itu hanya disetujui BPH Migas 106.600 kl.
"Kebutuhan yang diusulkan 721.600 kl disetujui hanya 106.600 kl. Dari pasokan saja sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan hingga 31 Desember," jelas Donni.
Parahnya lagi, meski kebutuhan hanya disetujui 106.600 kl, dikurangi lagi oleh BPH Migas terhitung 1 Oktober 2023 sebanyak 7.000 kl. Pengurangan ini tidak diberitahukan pada Pemprov Bengkulu.
"6,8 persen kuota dikurangi itu sayangnya Pemprov Bengkulu tidak diberitahu pengurangan itu oleh BPH Migas. Kami tahu ada pengurangan setelah dapat surat dari website resmi BPH MIGAS," ungkapnya.
Sementara itu, Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan mengungkapkan, pasokan solar bersubsidi aman, tidak ada pengurangan ke SPBU.
"Antrean terjadi karena banyak yang beli BBM subsidi, padahal kami menyediakan produk lain yang sejenis, ada Pertamax series untuk gasoline dan dex series untuk gasoilnya," jelasnya.
Ia menyebutkan, untuk Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) bio solar dari kuota 98.716 kl, sudah direalisasikan sebanyak 83.116 kl. Konsumsi rerata harian untuk Solar JBT ada di angka 250-320 kl per hari.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.