Pemerintah Akhirnya Penuhi Sejumlah Tuntutan Warga Rempang, Salah Satunya soal Relokasi

BATAM, KOMPAS.com – Pemerintah pusat akhirnya memenuhi sejumlah permintaan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan Pulau Rempang di Kementerian Investasi, Senin (25/9/2023).

Baca juga: Pulau Rempang Tak Jadi Dikosongkan 28 September

Untuk diketahui, ada sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Pulau Rempang kepada Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia pada 17 September dan Kepala BP Batam M Rudi pada 21 September 2023.

Baca juga: Pemerintah Akui Lakukan Hal yang Membuat Warga Rempang Tidak Nyaman

Bahlil menjelaskan, masyarakat Pulau Rempang tidak mau untuk dipindahkan ke Dapur 3 Sijantung, Pulau Galang.

Untuk itu, mereka akan direlokasi masih di wilayah Pulau Rempang, yaitu di Tanjung Banun.

Warga juga meminta makam leluhur yang ada di Pulau Rempang tidak digeser.

Untuk itu, makam para leluhur nantinya akan dipagar, sehingga masyarakat dapat dengan nyaman berziarah.

Menyangkut dengan kompensasi ke masyarakat, pemerintah akan memberikan lahan maksimal seluas 500 meter persegi. Di mana untuk lahan tersebut, akan diberikan sertifikat hak milik.

Begitu juga untuk rumah warga Rempang. BP Batam akan memberikan hunian tetap berupa rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta untuk warga Rempang.

Namun, jika masyarakat mempunyai rumah yang nilainya lebih besar berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka akan diberikan tambahan sesuai dengan selisih nilai rumah.

Selain itu untuk tambak ikan, perkebunan hingga perahu juga akan dikompensasikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi hak-hak rakyat, karena itu arahan bapak Presiden, semuanya harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Bahlil melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (26/9/2023).

Bahlil mengatakan, warga juga meminta agar mereka tidak hanya menjadi pekerja, tapi dilibatkan dalam investasi Rempang Eco City.

Untuk permintaan ini, pemerintah sudah membicarakannya dengan Xinyi Group, perusahaan yang akan berinvestasi di Pulau Rempang, dan mereka telah menyetujuinya.

"Jadi apa yang diminta oleh tokoh-tokoh sewaktu saya di sana dan Pak Rudi datang ke sana, alhamdulillah sudah kami akomodir untuk dilakukan secara kekeluargaan," jelas Bahlil.

Kepala BP Batam M Rudi juga menyambut baik keputusan dipenuhinya aspirasi warga Pulau Rempang.

"Seluruh harapan dari warga sudah kami sampaikan dan alhamdulillah sebagian besar sudah diakomodir. Semoga ini menjadi langkah awal dalam kebangkitan ekonomi di Pulau Rempang," terang Rudi.