Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/09/2023, 21:44 WIB
Sigiranus Marutho Bere,
Krisiandi

Tim Redaksi

KUPANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) resmi menghentikan kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 Wita di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Kupang.

Hal itu disampaikan Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia Kalake, saat menghadiri rapat paripurna ke-3 masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTT, Kamis (21/9/2023).

Dalam dokumen tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTT, Ayodhia menyampaikan penerapan kebijakan masuk sekolah pukul 5.30 pagi yang berlaku pada sejumlah SMA di Kota Kupang dikembalikan seperti semula.

Baca juga: Ombudsman RI: Kebijakan Sekolah Pukul 5 Pagi di NTT Tanpa Kajian Akademik

“Pemerintah telah mengambil langkah bahwa pada tanggal 21 September 2023 jam masuk sekolah dikembalikan ke jadwal masuk semula yaitu 07.00 Wita” ujar Ayodhia.

Ayodhia, mengaku sementara mempelajari kebijakan jam belajar, sambil mengomparasi dengan tiga negara yang sistem pendidikannya terbaik di dunia.

"Ada tiga negara yang kami pelajari yakni Finlandia, Jepang dan Jerman," katanya.

Pada rapat pimpinan sebelumnya, Ayodhia telah meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk meninjau kebijakan tersebut.

"Saya telah mengunjungi sekolah tersebut dan berdialog," kata dia.

Kebijakan masuk sekolah pukul 5.30 Wita diputuskan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. 

Baca juga: Keluh Kesah Siswa SMA Masuk Sekolah Pukul 5 Pagi di NTT, Tidak Sempat Makan Takut Terlambat

Viktor menyampaikan hal itu, saat berkunjung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT pada Kamis (23/2/2023).

Pernyataan Viktor itu, lalu direkam dan baru viral di sejumlah media sosial dan grup WhatsApp pada Senin (27/2/2023).

Sepekan kemudian, siswa di sejumlah SMA di Kota Kupang menerapkan kebijakan ini. 

Sejumlah pihak mengkritik kebijakan Gubernur Viktor. Di antaranya, anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut tanpa kajian akademis.  

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Buntut Video Viral, BPBD Nunukan Tanam Rumput Vetiver di Wilayah Longsor Sembakun

Buntut Video Viral, BPBD Nunukan Tanam Rumput Vetiver di Wilayah Longsor Sembakun

Regional
Saat Menteri Basuki Jadi 'Drummer', Jokowi Menari Gemu Famire bersama Warga Kupang

Saat Menteri Basuki Jadi "Drummer", Jokowi Menari Gemu Famire bersama Warga Kupang

Regional
Polisi Syariah Tangkap 5 Muncikari Online di Lhokseumawe Aceh

Polisi Syariah Tangkap 5 Muncikari Online di Lhokseumawe Aceh

Regional
'Update' Korban Erupsi Gunung Marapi, 13 Jenazah Telah Diidentifikasi

"Update" Korban Erupsi Gunung Marapi, 13 Jenazah Telah Diidentifikasi

Regional
Istri Polisi di Nunukan Laporkan Suami atas Kasus Perselingkuhan

Istri Polisi di Nunukan Laporkan Suami atas Kasus Perselingkuhan

Regional
Presiden Jokowi Tanam Cendana di Samping Kantor Gubernur NTT

Presiden Jokowi Tanam Cendana di Samping Kantor Gubernur NTT

Regional
2 Menit Mengudara, 30 Pelanggaran Terekam ETLE Drone di Kota Magelang

2 Menit Mengudara, 30 Pelanggaran Terekam ETLE Drone di Kota Magelang

Regional
Syafrudin Dipastikan Kembali Mencalonkan Diri sebagai Walkot Serang

Syafrudin Dipastikan Kembali Mencalonkan Diri sebagai Walkot Serang

Regional
Dugaan Penyelewengan Dana Kemahasiswaan Unand, 2 Wakil Rektor Diperiksa

Dugaan Penyelewengan Dana Kemahasiswaan Unand, 2 Wakil Rektor Diperiksa

Regional
Sederet Fakta Evakuasi 22 Jenazah Pendaki yang Terjebak di Gunung Marapi

Sederet Fakta Evakuasi 22 Jenazah Pendaki yang Terjebak di Gunung Marapi

Regional
Jokowi Minta Bupati Nagekeo Selesaikan Masalah Rekening Penerima BLT El Nino

Jokowi Minta Bupati Nagekeo Selesaikan Masalah Rekening Penerima BLT El Nino

Regional
Pakai Visa Wisata untuk Survei Perusahaan, 14 WN China Ditangkap di Kepri

Pakai Visa Wisata untuk Survei Perusahaan, 14 WN China Ditangkap di Kepri

Regional
Banjir Bandang Lahar Gunung Marapi Terjadi di Tanah Datar

Banjir Bandang Lahar Gunung Marapi Terjadi di Tanah Datar

Regional
10 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philip Disebut Masih Hidup

10 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philip Disebut Masih Hidup

Regional
2 Anggota Polisi Jadi Korban Erupsi Gunung Marapi, 1 Diduga Meninggal, 1 Selamat

2 Anggota Polisi Jadi Korban Erupsi Gunung Marapi, 1 Diduga Meninggal, 1 Selamat

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com