Wakil Ketua KPK ke Jambi, Soroti "Stunting" dan Skandal Bansos Pendulang Suara

JAMBI, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyoroti sejumlah persoalan yang ada di Jambi, di antaranya penangan stunting dan penambahan penerima bansos untuk mendulang suara saat pilkada.

Kehadiran KPK dalam rangkaian kegiatan roadshow Bus Antikorupsi 2023. Jambi menjadi kota kedua di Sumatera yang disambangi KPK.

“Anggaran untuk penanganan stunting jangan sampai dikorupsi. Dampaknya jangka panjang. Kita harus pastikan anak-anak tumbuh sehat,” kata Alex, Kamis (14/9/2023).

Baca juga: Kabut Asap di Palembang dan Jambi, Warga: Tenggorokan Kering, Mata Pedih, Hidung Tersumbat

Ia mendorong kepala daerah dapat fokus pada progam anak-anak.

Jangan sampai ada keluarga yang tidak mampu, kemudian melahirkan anak, tetapi tidak pernah menerima bantuan dan layanan dari pemerintah.

“Korupsi dalam penanganan anak-anak yang kurang gizi tolong menjadi perhatian kepala daerah, jangan sampai anggaran mengentaskan stunting dikorupsi. Dampaknya jangka panjang. Kita harus pastikan anak kita tumbuh sehat, dan anggaran harus ada untuk membantu anak-anak tumbuh dengan baik,” tegas Alex.

Penting untuk disadari, tindakan korupsi terkadang menghantam korbannya dari dia lahir sampai meninggal dunia, sehingga layanan pendidikan, kesehatan dan pemakaman yang layak dapat diberikan ke masyarakat.

“Korupsi terjadi pada layanan yang diterima masyarakat dari dia lahir sampai dia meninggal dunia,” kata Alex menegaskan.

Baca juga: Bupati Lamongan Sebut KPK Cari Dokumen Proyek Pembangunan Gedung Pemda 2017-2019

Selanjutnya Alex mengingatkan kepala daerah untuk memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) dan data keluarga miskin.

Pendataan yang dimaksud, kata Alex bukan memasukkan sebanyak-banyaknya masyarakat penerima.

Hal ini pada dasarnya menjadi rawan tindakan korupsi. Pasalnya belum tentu warga yang didaftarkan sebagai penerima adalah orang yang layak menerima bantuan.

Selain itu, tingkat keberhasilan kepala daerah, salah satu indikatornya kemiskinan bisa berkurang, otomatis penerima bansos juga berkurang.

“Jangan sampai menjelang pemilu malah memasukkan masyarakat yang tidak layak menerima bansos untuk mendapatkan dukungan suara. Ini juga menjadi indikator untuk pemilih, jika data kemiskinan dan penerima bansos tidak turun, berarti pemerintahanya selama 5 tahun gagal,” Alex mengingatkan.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Jambi sebesar 18,0 persen.

Baca juga: Dilarikan ke Rumah Sakit, Eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman Batal Ditahan KPK

Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 4,4 persen dimana pada tahun 2021 sebesar 22,4 persen. Angka prevalensi stunting secara nasional saat ini sebesar 21,6 persen.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Merangin, Haris menyebutkan tingginya penyakit di anak-anak Orang Rimba, lantaran hampir rata-rata mereka mengalami stunting atau gizi buruk.

"Gizi buruk ini membuat daya tahan tubuh mereka lemah, sementara lingkungan yang buruk, perubahan iklim yang menghilangkan sumber air dan makanan, telah memperparah persoalan Orang Rimba,” kata Haris.

Induk Lereh, Orang Rimba di Pamenang dari Kelompok Tumenggung Minan menuturkan anak-anak Orang Rimba sedikit mendapat perhatian dari pemerintah.

Baca juga: Ancaman Tuberkulosis bagi Anak-anak Orang Rimba...

Kebanyakan anak-anak mendapatkan pemberian vitamin dan makanan kesehatan dari puksesmas atau bidan desa, tetapi anak-anak mereka tidak pernah menerimanya.

“Kami memang dapat bansos. Tapi nunggunya lama, sampai berbulan-bulan. Sementara makan harus tiap hari. Penghasilan tidak ada, hanya dari memungut berondolan, jadi wajar kalau anak-anak kadang tidak makan sampai 2-3 hari,” kata Induk Lereh.