Masih Ada 15.370 Jiwa Masuk Kategori Miskin Ekstrem di Sumbawa

SUMBAWA, KOMPAS.com - Sebanyak 15.370 jiwa atau 3,20 persen warga Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terkategori miskin ekstrem pada 2022. 

Data itu dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).  

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)  Sumbawa Wahyu Indra Jaya mengatakan, data tersebut perlu divalidasi ulang. 

Menurutnya, Bappeda akan memvalidasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) kepada desa-desa untuk menjadi rujukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Upaya ini dilakukan sebagai amanat Presiden Jokowi yang menargetkan masalah kemiskinan ekstrem nasional di tahun 2024 entas menjadi 0 persen.

Baca juga: Sebanyak 620.258 Warga Jateng Tergolong Miskin Ekstrem

"Proses verifikasi validasi ini sangat penting kita lakukan karena kondisinya sudah banyak yang berubah seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai, meninggal, dan pindah. Setelah selesai proses verifikasi kita laporkan lagi ke Kementerian. Harapannya pada data terbaru 2023 ini ada perubahan," kata Wahyu saat ditemui di kantornya, Jumat (28/7/2023).

Menurutnya, data kemiskinan ekstrem dari pusat, keluar by name by adreas.

"Data ini masih kotor sehingga perlu kita validasi lagi melalui musyawarah desa. Kami juga verifikasi dengan Dinas teknis seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil)," papar Wahyu.

Baca juga: Usai Terima BLT Keluarga Miskin Ekstrem, Suami Istri di NTT Tewas Terseret Banjir

Menurutnya, permasalahan kemiskinan ekstrem dilatarbelakangi fenomena seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi, dan lainnya.

Agar bantuan sosial tepat sasaran diperlukan penyesuaian dan verifikasi data dari Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan.

Miskin ekstrem ini sambungnya, merupakan kategori pada masyarakat yang pendapatannya di bawah Rp 350.000 per bulan.

Baca juga: Data 8.000 Warga Miskin Ekstrem Disodorkan oleh Pemerintah Desa, Kadinsos Magetan: Kita Verifikasi Ulang

Menurutnya, dengan program multi stakeholders di Sumbawa, angka kemiskinan ekstrem pada 2023 ini bisa turun hingga 0,9 persen.

Program-program tersebut antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial, Program Bantuan Tunai dan Non Tunai Dana Desa.

Lalu, Program Penurunan Stunting di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Program Beasiswa Bidikmisi dan KIP Kemendikbud, dan Program one Day one bansos TNI-Polri.

Program-program tersebut membuthkan data yang sudah divalidasi.