Kepala Desa Tak Berani Larang Tambang Emas Ilegal di Banyumas karena Alasan Nadi Ekonomi Rakyat

KOMPAS.com - Sebanyak delapan pekerja tambang tradisional terjebak di dalam lubang tambang emas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sejak Selasa (25/7/2023) malam.

Hingga Kamis (27/7/2023), nasib kedelapan pekerja tambang emas itu belum diketahui.

Narisun, Kades Pancurendang, Ajibarang, Kabupaten Banyumas mengaku tak berani secara frontal melarang keberadaan tambang emas ilegal tersebut.

Ia mengatakan tambang emas ilegal seluas kurang lebih dua hekatare itu merupakan nadi ekonomi rakyat.

Menurut dia, keberadaan tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas sudah ada sebelum dia menjabat sebagai kepala desa tahun 2015.

Baca juga: Sejak Selasa Malam, 8 Penambang Emas di Banyumas Terjebak di Lubang Sedalam 60 Meter yang Penuh Air

Ia juga mengatakan sudah sering mengimbau dan mengingatkan warga akan bahaya tambang emas ilegal tersebut. Namun keberadaan tambang emas ilegal itu ibarat buah simalakama.

Bahkan ia tak berani keras melarang keberadaan tambang emas ilegal, karena banyak warga di desanya, bahkan dari luar daerah menjadikan tambang itu sebagai tumpuan ekonomi dan mata pencaharian utama.

"Saya masuk 2015 tapi sering mengimbau supaya jangan diteruskan Tapi saya tidak berani secara vulgar karena aktivitas penambangan ini adalah nadi ekonomi rakyat," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (26/7/2023).

Pihaknya mengatakan pelaku tambang emas ilegal tersebut sudah sempat mengajukan izin ke Semarang tapi belum keluar.

"Sebagian kecil penambang adalah warga sini. Tapi kebanyakan dari Bogor dan sekitarnya atau Jawa Barat," terangnya.

Baca juga: Melihat Lokasi Terjebaknya 8 Penambang di Air Bawah Tanah Banyumas, Jadi Tambang Emas Ilegal sejak Tahun 2014

Kurang lebih ada sekitar 50-an warga asli Pancurendang yang ikut menambang. Sementara ratusan penambang lainnya berasal dari luar wilayah.

"Kalau dari luar desa bisa sampai ratusan. Kita tidak berani memberhentikan karena ada warga yang bekerja di sana," imbuhnya.

Adapun kepemilikan tanah adalah milik pribadi dengan sistem bagi hasil.

Dengan persentase bagi hasil 20 persen untuk pemilik lahan, 20 persen untuk pemodal, 60 persen untuk pekerja.

Sementara pemilik tanah ada yang berasal dari luar daerah dan ada juga yang dari warga setempat.

"Saya tidak mau ambil tarikan karena masih ilegal, kalau ambil nanti jadi seperti melegalkan," imbuhnya.

Baca juga: Usaha Penyelamatan 8 Penambang Emas di Banyumas yang Terjebak 17 Jam Lebih di Air Bawah Tanah

Artikel ini telah tayang di TribunBanyumas.com dengan judul Cerita Kades Pancurendang Tak Berani Keras Larang Tambang Emas Ilegal: Nadi Ekonomi Rakyat