MATARAM, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut akan melakukan kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (20/6/2023).
Komandan Resor Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Sudarwo Aris Nurcahyo mengungkapkan Presiden dijadwalkan akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
"Peresiden Joko Widodo beserta Rombongan di Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka ground breaking Pembangunan Smelter PT AMNT di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat," kata Sudarwo.
Baca juga: Sapi Pesanan Presiden Jokowi dari Sragen: Berat 655 Kilogram, Dibeli Harga Wajar Rp 58 Juta
Apel gelar pasukan dilaksanakan di depan VIP Room Bandara Internasional ZAM Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok Desa Tanak Awu Kec. Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (19/6/2023).
Adapun pimpinan apel adalah Kolonel Pnb Erwin Sugiandi. Apel ini dihadiri 200 personel TNI/Polri.
Disampaikan Sudarwo bahwa pasukan yang akan diterjunkan mengamankan kunjungan Presiden sekitar 1.070 personel gabungan.
Menurit Sudarwo, apel gelar pasukan perlu dilakukan untuk mengecek dan meyakinkan kesiapan personel maupun material, serta sarana pendukung dan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai rangkaian kegiatan yang telah diagendakan.
Di akhir sambutannya Danrem 162/WB memberikan penekanan kepada seluruh anggota yang terlibat, agar melaksanakan tanggung jawab dengan baik.
Baca juga: Jusuf Kalla Bangun Smelter di Luwu, Siap Tampung 4.000 Tenaga Kerja
Sementara itu Bupati Sumbawa Barat W Musyafirin, kehadiran Presiden untuk melihat dari dekat proses konstruksi smelter yang sedang dilakukan PT AMNT.
"Presiden datang untuk memastikan dan melihat langsung sejauh mana progres pembangunan smelter di Maluk," urainya.
Menurut Musyafirin, kedatangan Jokowi ke kawasan industri strategis nasional ini tentunya akan memberikan pengaruh cukup besar terhadap kebijakan lebih lanjut.
Baca juga: Kasus Perusakan Smelter Timah, Kades Asal Babel Ditahan di Palembang
"Mungkin saja akan diambil oleh pemerintah pusat nantinya. Mungkin ini sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan di masa yang akan datang," ujarnya.
Presiden, lanjut Bupati, ingin memastikan perangkat peraturan tentang Minerba bisa diterapkan secara penuh, termasuk proses pemurnian wajib dilakukan dalam negeri.
"Perusahaan di Indonesia ini kan masih mengekspor barang tambang dalam bentuk konsentrasi. Nah Presiden menginginkan kegiatan pemurnian ini bisa segera dilakukan dalam negeri," tandasnya.
Musyafirin mengapresiasi kunjungan ini dan keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan adanya smelter di Kabupaten Sumbawa Barat.