Pengiriman Logistik Pemilu di Nunukan, Biaya Membengkak jika Sungai Surut, Tubuh Penuh Lintah Saat Lewati Hutan

NUNUKAN, KOMPAS.com – KPU Nunukan akan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) [ada 21 Juni 2023 sebagai dasar jumlah logistik pemilu 2023 mendatang. KPU juga telah menyusun Data Indeks Masalah (DIM) pemilu.

Salah satu persoalan yang masuk dalam DIM tersebut adalah masalah pengiriman logistik pemilu ke sejumlah daerah terisolir.

"Distribusi logistik KPU di Nunukan, didominasi transportasi, sungai, laut dan udara. Dengan akses yang tidak mudah karena harus melihat musim. Kalau musim penghujan, mobil bisa tertanam dan tidak jarang menginap di tengah hujan saat melakukan pengiriman ke desa di pedalaman,’’ ujar Ketua KPU Nunukan, Rahman, Senin (12/6/2023).

Baca juga: Ulama Aceh ke Mahfud MD: Harap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Dia mengatakan akses darat hanya ada di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Untuk distribusi ke Pulau Sebatik, sudah menggunakan transportasi laut. Begitu juga ke 14 Kecamatan di wilayah IV, yang harus menempuh jalur sungai, dengan potensi bahaya yang tidak boleh dikesampingkan.

Sementara pengiriman logistik ke Kecamatan Sebuku, jalur sungai yang dilewati merupakan habitat buaya dan butuh kewaspadaan ekstra.

Sedangkan untuk pengiriman logistik ke Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sembakung Atulai, membutuh stamina ekstra. Pasalnya, harus ditempuh dengan jarak 8 sampai 10 jam dari Kabupaten Kota Nunukan.

‘’Yang paling jauh di Kecamatan Lumbis Hulu, kita dihadapkan dengan jiram (arus sungai deras yang dipenuhi batu besar di kanan kiri). Dan kalau sungai surut, perahu yang naik kita, bukan kita yang naik perahu,’’ katanya lagi.

Di sungai wilayah Kecamatan Lumbis sampai Lumbis Hulu, memang butuh juru arah. Biasanya, ada penduduk lokal yang berada di ujung depan kapal dan memberikan kode tertentu. Kode itu sebagai pemberitahuan kepada juru mudi kapal soal arah laju kapal.

Namun, hal tersebut hanya berlaku ketika musim hujan dan air sungai pasang. Namun ketika air sungai surut, maka biaya untuk pengiriman logistik membengkak sampai tiga kali lipat.

‘’Kalau sungai surut, kapal kadang harus kita gotong ramai-ramai yang tentunya muatan logistiknya juga dikurangi dan harus diangkut berulang-ulang. Itu biaya untuk kapal ke Lumbis Hulu bisa menghabiskan Rp 20 juta lebih. Belum lagi harus bolak balik ambil logistik yang belum termuat,’’ katanya. 

Menembus desa dengan tubuh penuh lintah

Beralih ke dataran tinggi Krayan, ada 5 Kecamatan dengan sekitar 89 desa di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia ini.

Saat musim hujan ada kendala dalam distribusi logistik pemilu. Salah satunya akses jalan yang menjelma menjadi lumpur yang kerap kali membuat pengiriman logistik lebih lama dari yang dijadwalkan.

Tidak jarang, KPU harus menyewa alat berat ekskavator untuk sekadar menarik mobil pengangkut logistik, ataupun membuat jalur agar bisa dilewati. 

Baca juga: Pengamat Politik Dorong Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka agar Rakyat Punya Peran Pilih Pemimpinnya

"Dan di beberapa Desa, ada yang tidak bisa diakses kendaraan sama sekali kalau hujan. Salah satu contohnya Desa Wa’Yagung di Krayan Timur. Desanya berada di tengah hutan belantara,’’ lanjutnya.

Bahkan untuk menembus Desa Wa’Yagung, biasanya KPU Nunukan menyewa kerbau lengkap dengan gerobak yang berbentuk tandu. Hal itu demi melewati jalan-jalan setapak berlumpur dengan pepohonan yang dipenuhi lintah daun.

Biasanya, sekujur tubuh para petugas pengirim logistik, dipenuhi lintah daun. Lintah yang awalnya hanya sebesar lidi, menjelma sebesar jempol orang dewasa setelah menempel dan menyedot darah di tubuh. Banyak petugas demam dan sakit karena kasus tersebut.

Baca juga: Kepada Elite Bangsa Saat Pemilu 2024, Ketum Muhammadiyah: Bukan soal Koalisi, tapi...

‘’Dengan gambaran tersebut, KPU Nunukan berharap ada percepatan pengiriman logistik dari pusat,’’ harapnya.

Pinjam pesawat nomad

Untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman logistik, KPU Nunukan juga mulai berkoordinasi dengan TNI, POLRI, untuk peminjaman pesawat nomad, agar membantu distribusi logistik.

KPU juga berkomunikasi dengan jasa Pos dan maskapai pesawat perintis yang melayani rute penerbangan Krayan. Koordinasi untuk mencocokkan jadwal dan memastikan distribusi logistik bisa terkirim tanpa kendala berarti.

‘’Kita sudah petakan gambaran tersebut dalam DIM. Dan kita jabarkan ke Pusat. Kita tahu bukan hanya Nunukan yang meminta percepatan pengiriman logistik. Setidaknya kondisi dan situasi yang kita deskripsikan bisa menjadi pertimbangan KPU Pusat juga,’’kata Rahman.