Tak Ada Honorer KPU Babel Lolos Seleksi PPPK, Tahapan Pemilu Dikhawatirkan Terganggu

BANGKA, KOMPASA.com-Formasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Bangka Belitung tidak satu pun yang terisi.

Para pegawai honorer terkendala passing grade yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

"Rata-rata kena di passing grade teknis, padahal sudah bertugas bertahun-tahun. Secara teknis kawan-kawan sebenarnya sudah berpengalaman dan mahir, tapi di ujian beda konsep," kata peserta PPPK KPU Bangka Belitung Jazzki Ananda kepada Kompas.com, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Ada Rekrutmen Ratusan PPPK di Gunungkidul Tahun Ini, untuk CPNS Tak Dibuka

Jazzki mengungkapkan, Bangka Belitung tergabung dalam seleksi PPPK Zona 2 bersama sembilan provinsi lainnya.

Dari Zona 2 dibutuhkan sebanyak 150 tenaga PPPK. Namun yang lulus hanya 13 orang saja atau sekitar 8 persen dari jumlah formasi yang tersedia.

Dari 13 peserta yang lulus, tak satu pun untuk formasi di Bangka Belitung.

Sementara jika dikalkulasi secara nasional dari 1.000 lebih formasi hanya 3 persen saja yang lulus.

"Ini mengakibatkan kekosongan formasi yang signifikan, padahal sekarang sudah tahapan pemilu. Anggaran sudah dialokasikan sementara formasi kosong," ujar Jazzki.

Baca juga: 320 Guru Honorer yang Lolos PPPK di Situbondo Terancam Tak Diangkat Jadi ASN, Kok Bisa?

Dia berharap kementerian segera merealisasikan rencana reformulasi passing grade tenaga PPPK.

Jazzki sendiri untuk passing grade teknis hanya mendapatkan nilai 250 dari batas minimum 293.

"Kalau untuk sosio kultural dan wawancara semuanya tak ada masalah," ungkap ayah satu anak itu.

Ketua Koordinator Umum Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PTTI) Mohammad Ginanjar Riana mengatakan bahwa kebijakan reformulasi harus segera dikeluarkan.

Baca juga: 22.000 Guru PAI Non-PNS/Non-PPPK Bakal Terima Insentif 2023, Ini Kriterianya

Menurut Ginanjar, proses yang sudah berjalan saat ini sudah sangat lama sehingga perlu diberikan perhatian khusus agar tidak ada yang dirugikan oleh semua pihak.

"PTTI meminta agar reformulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat merangkul semua pihak, terlebih lagi agar tidak adanya formasi kosong yang dianggap dapat menggangu aktifitas pemerintah di setiap daerah,” ujar Ginanjar dalam keterangan tertulisnya.