"Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Syarat"

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya tidak menutup diri terhadap kerja sama dengan pihak internasional. Khususnya, dengan pemerintah Selandia Baru yang memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara mereka.

“Kalau pemerintah Indonesia menutup diri padahal peristiwa ini terjadi di wilayah mereka, Indonesia. Saya khawatir itu justru merugikan keselamatan warga sipil dan memperburuk citra dunia terhadap pemerintah Indonesia,” ungkap Usman.

Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Papua Theo Hasegem menilai ancaman dari TPNPB-OPM untuk menembak pilot yang mereka sandera bukan cara yang tepat dalam penyelesaian konflik di Papua.

“Saya pikir itu hanya suatu ancaman teror yang disampaikan kelompok Egianus dan kawan-kawan. Tapi saya pikir langkah yang kuat itu adalah langkah-langkah negosiasi, negosiasi. kalau memang pemerintah Indonesia mampu melakukan negosiasi dengan TPNPB,” katanya.

Senada dengan Usman, Theo mengatakan bahwa Philip sedang berada dalam keadaan yang membahayakan hidupnya dan mengancam hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, ia harus segera dibebaskan.

Baca juga: Panglima TNI: Penyelamatan Pilot Susi Air yang Disandera KKB Terkendala Cuaca dan Medan Berat

“Hak dia untuk hidup dan keluarga terus hak dia untuk bisa berpikir segala-galanya, itu semua akan dibatasi dengan cara itu, tapi kan sekarang dia sudah diancam,” kata Theo.

Menurut dia, pemerintah pusat seharusnya bisa melakukan negosiasi dengan pihak TPNPB-OPM seperti halnya mereka pernah melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) beberapa tahun lalu.

“Jadi saya pikir yang pertama itu pemerintah pusat bisa melihat persoalan ini. Persoalan penyanderaan pilot itu, sehingga bisa membuka ruang dialog seperti Aceh. Kan Aceh bisa, lalu Papua tidak bisa ini kan sebenarnya Indonesia mampu melakukan dialog seperti Aceh,” kata Theo.

Ia merasa bahwa akan sulit jika Indonesia terus berupaya untuk melakukan operasi penyelamatan pilot dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab, mereka menghadapi medan alam dan iklim yang sulit ditembus di wilayah Papua.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah Indonesia segera melibatkan pihak internasional dalam berdialog agar dapat menyelamatkan pilot yang disandera.

Baca juga: Pilot Susi Air Hampir 4 Bulan Disandera KKB Papua, Mahfud MD Masih Enggan Terima Bantuan Negara Lain

“Saya pikir pihak pemerintah internasional tidak akan terlibat semudah itu kalau pemerintah Indonesia tidak mengizinkan pihak internasional terlibat, itu akan susah,” kata dia.

Meski begitu, ia menilai pemerintah pusat masih ragu untuk melibatkan pihak internasional dalam negosiasi kemerdekaan Papua karena bisa saja merugikan posisi pemerintah Indonesia.

“Menko Polhukam juga berpikir kalau bicara soal dialog melibatkan internasional itu kemungkinan Papua bisa lepas dari NKRI, itu yang mungkin beliau pikir,” ujar Theo.

Bagimana respon pemerintah?

Dalam Rapat Koordinasi Nasional pada Senin (29/05), Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mengupayakan segala cara untuk menyelamatkan Philip dari penyanderaan TPNPB-OPM.

Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin melibatkan negara lain dalam penyelamatan pilot Susi Air itu.

“Itu ya kami tangani sendiri secara internal kami kebijakannya enggak boleh melibatkan negara lain.

“Apapun taruhannya tidak boleh internasional ke situ, karena kalau itu diiyakan, nanti akan merembet, ke PBB, ke mana. Ternyata ada ini, ada itu sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM internasional yang datang ke kita," kata Mahfud kepada media.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Donny Charles Go mengatakan bahwa tim gabungan TNI-Polri telah menempati sejumlah pos di daerah Ndugma dan sekitar. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mempersempit ruang gerak kelompok penyandera pilot.

Baca juga: Operasi Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB, Wapres Imbau Hindari Sistem Bumi Hangus

Selain melanjutkan upaya pencarian pilot, mereka juga berkoordinasi dengan tim negosiasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah agar dapat berunding dengan kelompok TPNPB-OPM.

“Yang pasti kita terus berupaya mencari kemudian dari pihak pemerintah daerah atau masyarakat juga tetap melakukan upaya negosiasi, karena mereka yang punya akses

“Walaupun mungkin sampai sekarang belum ada hasil yang memuaskan, tapi namanya proses negosiasi kan harus perlu dilakukan.,” kata Donny kepada BBC Indonesia, Rabu (31/5).

Namun, Donny belum bisa memberikan informasi terkait keberadaan pilot saat ini. Ia mengungkapkan bahwa memang aparat keamanan kesulitan menemukan pilot karena medan daerah itu yang menjadi tantangan tersendiri.

“Wilayah Nduga juga itu luas sekali. Jadi memang, ya butuh waktu. Kemudian, ya, medannya yang begitu ekstrim, cuacanya juga sangat luar biasa,” kata Donny.

Baca juga: Pilot Susi Air Disandera Hampir 4 Bulan, Wapres: Jangan sampai Ada Korban dalam Penyelamatannya

Menolak bebaskan pilot

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan kelompoknya menolak untuk membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru sampai tuntutan mereka terpenuhi.