Bacaleg DPR RI di Tegal Ini Merasa Dipersulit Saat Urus Surat Keterangan Bebas Pidana, PN Beri Penjelasan

TEGAL, KOMPAS.com - Seorang bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI, asal Kota Tegal, Jawa Tengah Jamaludin Alkatiri merasa dipersulit saat mengurus keterangan bebas pidana di Pengadilan Negeri (PN) Tegal.

Sebabnya, surat "Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana" yang semula sudah diberikan oleh PN, justru ditarik kembali oleh PN saat Jamaludin hendak melakukan legalisir surat pada Jumat (12/5/2023).

Jamaludin, atau yang akrab dipanggil Jamal merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di daerah pemilihan (Dapil) IX Kota dan Kabupaten Tegal, serta Brebes.

Baca juga: Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid Resmi Mengundurkan Diri demi Bacaleg

Surat keterangan bebas pidana, rencananya digunakan sebagai persyaratan Bacaleg. Jamal awalnya mengurus surat keterangan bebas pidana pada Kamis (11/5/2023) dengan datang langsung ke PN Tegal.

Semua berkas persyaratan sudah dilengkapi. Mulai dari fotokopi KTP, surat SKCK asli, fotokopi SKCK legalisir, foto berwarna, surat permohonan pribadi, ijazah hingga biaya Rp 10.000.

Termasuk surat keterangan dari desa atau domisili yang diminta PN mengingat Jamal ber-KTP Jakarta. Sehari kemudian PN mengeluarkan surat bebas pidana, Jumat (12/5/2023).

"Jumat pagi diminta membuat domisili, dan surat domisili sudah jadi dan diserahkan ke PN. PN kemudian mengeluarkan surat bebas pidana. Pada Jumat siang saya datang lagi hendak legalisir justru suratnya ditarik kembali," kata Jamal, ditemui di kediamannya, di Jalan Gajahmada, Kota Tegal, Selasa (16/5/2023).

Jamal mengatakan, saat mengurus surat bebas pidana ke PN, ia melakukannya sendiri. Pasalnya, Jamal juga asli orang Kota Tegal.

"Saya mengurus sendiri karena saya asli Kota Tegal. Semua syarat sudah saya buat, baik SKCK dari Mabes Polri ataupun surat keterangan sehat dari RS pemerintah daerah," kata Jamal.

Baca juga: Mereka yang Daftar Bacaleg Pemilu 2024, Ada Kepsek dan Tukang Parkir

Jamal mengatakan saat surat tersebut ditarik lagi oleh panitera, Jumat (12/5/2023), Jamal saat itu diminta untuk datang lagi pada Senin (15/5/2023) kemarin.

Namun, informasi yang diterima Jamal, Wakil Ketua Pengadilan Negeri tidak mau menandatangani surat yang diajukannya.

"Setelah menuggu sampai jam 2 siang kita baru dikasih tahu, katanya wakil ketua pengadilan tidak mau memberikan paraf. Dasarnya apa kita tidak tahu. Padahal semua persyaratan yang dipersayaratkan oleh KPU dan Mahkamah Agung sudah kami penuhi," kata Jamal.

Humas PN Tegal, Syarif Hidayat saat dikonfirmasi mengakui, awalnya pihaknya memang sudah mengeluarkan surat keterangan bebas pidana atas nama Jamaludin Alkatiri.

Namun pihaknya baru menyadari ada kesalahan dan ketidaktelitian dari PN Tegal saat Jamal hendak legalisir. Karena Jamal diketahui memiliki dua alamat domisili, di Jakarta dan Kota Tegal.

Baca juga: Pileg 2024 di Banyuwangi Tanpa Partai Garuda yang Tak Daftarkan Bacaleg

"Setelah legalisir dan paraf, ternyata panitera melihat domisilinya ada dua, satu di Jakarta dan di Jalan Gajah Mada Kota Tegal," kata Syarif.

PN Tegal, kata Syarif meminta maaf atas kesalahan hingga surat tersebut awalnya sampai dikeluarkan.

Syarif mengatakan, dasar hukum penarikan surat tersebut adalah surat dari KPU Nomor 149/PL.01.4-SD/2023 tanggal 6 Mei 2023.

Penentuan wilayah domisili dikuatkan dengan bukti KTP. "Pada alenia pertama menyebutkan surat keterangan tidak pernah dipidana itu mengacu pada wilayah tempat tinggal bakal calon," pungkas Syarif.