Gaduh Kritik Tiktoker Awbimax Reborn soal Lampung, Bagaimana Fakta Lapangannya?

LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemaparan bernuansa kritik oleh akun TikTok @awbimaxreborn membuat kegaduhan di kalangan publik Lampung.

Akun ini menjadi viral setelah menyindir kondisi sejumlah sektor di provinsi ujung Sumatera tersebut.

Beberapa sektor itu di antaranya terkait infrastruktur, proyek Kota Baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, serta pertanian.

Pemilik akun bernama Bima Yudho Saputro ini menyebut infratruktur di Lampung banyak yang rusak. Lalu proyek Kota Baru juga disebut mangkrak sejak lama.

Akun ini juga menyebut pendidikan di Lampung yang tidak merata, hingga ketergantungan akan pertanian namun tidak mampu mengontrol harga di masyarakat.

Baca juga: Isi Kritikan TikToker Bima alias Awbimax Reborn soal Lampung yang Dinilai Tak Maju-maju

Fakta lapangan

Kompas.com berusaha memberikan gambaran kondisi lapangan terkini terkait sektor-sektor yang dikritisi oleh Bima.

Pantauan di area komplek Kota Baru pada Kamis (13/4/2023) terlihat sejumlah bangunan baru terselesaikan sekitar 30 - 40 persen.

Bangunan itu di antaranya yang hendak diplot menjadi Gedung DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur Lampung.

KOMPAS.COM/TRI PURNA JAYA Kondisi bangunan di kompleks Kota Baru Lampung yang terbengkalai, Kamis (13/4/2023).

Kondisi bangunan-bangunan ini baru berupa kerangka dan sudah diselimuti alang-alang di sekitar bangunan.

Beberapa ruang kosong dimanfaatkan oleh warga setempat sebagai lahan menanam tanaman palawija dan singkong.

Baca juga: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Hutan Lampung, 1 Orang Dikabarkan Tewas

Waliyah (45) warga setempat yang menanam singkong mengatakan kondisi komplek di Kota Baru sudah lama kosong dan belum dilanjutkan pembangunannya.

"Saya minta izin untuk nanam singkong di sini, dari pada kosong tidak dimanfaatkan," kata Waliyah, Kamis pagi.

Lalu akses jalan utama menuju Kota Baru juga terpantau rusak dan hancur di beberapa titik. Setidaknya lebih dari 20 titik kerusakan jalan akses tersebut.

Berdasarkan pengukuran jarak melalui Google Maps, jarak tempuh dari persimpangan Jalan Tembusan Ryacudu (gerbang tol) mencapai 13 kilometer.

Dari penelusuran dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, hanya sekitar 60 persen kondisi jalan mulus. Sedangkan sekitar 40 persen mengalami kerusakan dengan kondisi aspal hancur.

KOMPAS.COM/TRI PURNA JAYA Kondisi Jalan Terusan Ryacudu yang berlubang, Kamis (13/4/2023).

Seperti aksi pasangan suami isteri di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada medio 2021 lalu. Pasutri ini melakukan photoshoot bertema daily living seperti mencuci hingga memancing.

Lalu dunia pendidikan di Lampung juga menjadi sorotan nasional setelah mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani ditangkap oleh KPK.

Karomani dan dua terdakwa lain ditangkap karena terjerat kasus suap penerimaan calon mahasiswa hingga Rp 6,9 miliar.

Baca juga: Masih Ada Angkutan Lebaran Belum Layak Jalan, Dishub Lampung Beri Tenggat Waktu hingga 14 April 2023

Tanggapan Pemerintah Provinsi Lampung

Wakil Gubernur Provinsi Lampung Chusnunia Chalim memaparkan sejumlah fakta dan data terkait kritik tersebut.

Menurutnya perbaikan infrastruktur di sejumlah ruas jalan di Lampung sebenarnya sudah dilakukan sejak awal dia dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjabat di tahun 2019 lalu.

"Sudah dilakukan perbaikan infrastruktur jalan, tetapi tidak semua anggaran hanya untuk infrastruktur jalan ini," kata Nunik, sapaan akrabnya melalui panggilan telepon, Rabu siang.

Nunik mengatakan disaat dilantik memimpin Lampung, kondisi saat itu pemprov menanggung utang dengan jumlah mencapai Rp 1.7 triliun.

Rinciannya yakni utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp 600 miliar, utang dana bagi hasil (DBH) pemkab/pemkot sebesar Rp 700 miliar, serta pembebasan aset lahan Way Dadi, Sukarame sebesar Rp 350 miliar.

Utang ini "diwariskan" oleh pemerintahan sebelumnya dan menjadi prioritas disaat Arinal - Nunik menjabat.

"Kita tidak bisa ketika anggaran terbatas justru mengesampingkan hak dari pemkab atau pemkot, jadi masalah (utang) ini dahulu yang dibereskan, alhamdulilah dua tahun sudah selesai," kata Nunik.

Khusus infrastruktur jalan, Nunik mengungkapkan jalan yang menjadi kewenangan provinsi sepanjang 1.693,273 km yang terdiri dari 99 ruas jalan.

Anggaran untuk jalan ini pada tahun 2019 mencapai Rp 525,37 miliar. Lalu pada tahun 2020 turun menjadi Rp 428,21 miliar, dan pada tahun 2021 sebesar Rp 430 miliar.

Pemprov Lampung kembali mengucurkan anggaran jalan pada tahun 2022 sebesar Rp 679 miliar dan pada tahun 2023 naik menjadi 747 miliar.

"Perlu dicatat, anggaran infrastruktur jalan di tahun 2020 dan 2021 turun karena kita sedang dilanda pandemi, tetapi anggaran ini termasuk besar," kata Nunik.

Baca juga: Cerita 2 Sarjana Dirikan Panti Asuhan Penghafal Al Quran di Lampung: Saya Pernah Jadi Anak Panti, Tahu Susah Sedihnya

Dia menambahkan anggaran jalan ini bahkan direncanakan menjadi Rp 1 triliun pada APBD perubahan di Desember 2023 mendatang.

Nunik juga membahas terkait sindiran pemprov tidak mampu mengendalikan harga komoditas.

"Harga komoditas itu tergantung skema pasar, pemerintah hanya bisa mengendalikan komoditas tertentu dengan harga eceran tertinggi (HET) seperti gula atau beras," kata Nunik.

Terkait hal tersebut, Nunik mengatakan pihaknya lebih fokus memberikan "modal" kepada petani agar nilai jual hasil tanam menjadi lebih tinggi.