Masuki Masa Akhir Jabatan, Bupati Tanah Laut Sukamta Fokus Garap Sektor Pariwisata dan Layanan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang akhir masa jabatannya, Bupati Tanah Laut HM Sukamta terus menggenjot pembangunan di Kabupaten Tanah laut, Kalimantan Selatan (Kalsel). Salah satu yang menjadi fokus pembangunannya adalah pengembangan sektor pariwisata.

Dia mengatakan Tanah Laut menyimpan potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan. Mulai dari pantai, gunung, alam, sejarah, hingga budaya. Wisatawan pun dapat memilih destinasi wisata sesuai keinginan.

“Saya menjamin, kondisi jalan menuju berbagai spot wisata andalan di Kabupaten Tanah Laut sudah bagus dan dapat dilalui kendaraan roda empat dengan lancar,” ujar Sukamta saat menyambangi kantor Kompas.com di Palmerah, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Guna memopulerkan tempat wisata di Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut mensponsori pembuatan film berjudul When Love Calls from Bottom of Borneo atau Cinta Memanggil dari Tanah Laut.

Baca juga: 600.000 Hektar Tanah Eks-transmigrasi di Tanah Laut Bakal Dilegalisasi

Film garapan sutradara Joko Nugroho itu, dibintangi oleh Marcel Chandrawinata, Amara Angelica, Bella Devita, Jamal Mirdad, serta Abun Hadi. Selain artis nasional, film tersebut juga dibintangi aktor dan aktris dari Kabupaten Tanah Laut. Jumlahnya mencapai 75 persen dari keseluruhan pemeran. Film ini sudah selesai menjalani proses syuting di Kabupaten Tanah Laut.

Sukamta menilai, film merupakan medium yang tepat untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Tanah Laut. Meski berbiaya lebih mahal, film dapat menayangkan konten promosi dengan durasi lebih lama sekaligus memberikan hiburan kepada penonton. Dengan demikian, penonton dapat mengonsumsi pesan iklan secara tidak langsung dan tidak merasa terbebani.

“Saya terinspirasi film Laskar Pelangi yang berhasil mengangkat pesona Bangka Belitung. Berkat film itu, orang jadi berbondong-bondong pergi ke Belitung,” tuturnya.

Menurutnya, sektor pariwisata akan menggerakkan industri ekonomi kreatif masyarakat. Kedua sektor ini pula yang menjadi tonggak perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Untuk menggenjot kinerja kedua sektor tersebut, Pemkab Kabupaten Tanah Laut memiliki program bantuan dana hibah sebesar Rp 1 miliar yang disalurkan ke setiap kecamatan.

Dana tersebut dapat digunakan oleh perangkat desa di tiap kecamatan untuk menggelar berbagai event, mulai dari olahraga, kesenian, budaya, hingga keagamaan.

“Semakin banyak acara digelar, otomatis dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata sekaligus mendorong konsumsi dan transaksi di masyarakat. Selain itu, program ini juga dapat mendorong setiap kecamatan untuk menggelar acara sekreatif mungkin,” kata Sukamta.

Inovasi layanan publik

Selama Sukamta menjabat sebagai bupati, Pemkab Tanah Laut telah memiliki serangkaian program untuk semakin mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat.

Salah satunya adalah program Manunggal Tuntung Pandang. Melalui program ini, Bupati akan membawa semua pelayanan yang ada di Pemkab Tanah Laut ke desa tujuan setiap minggunya.

Pelayanan ini diberikan selama dua hari. Selain pelayanan, masyarakat juga bisa berdialog secara langsung dengan Pemkab Tanah Laut. Masyarakat juga dapat mengungkapkan berbagai masalah yang dihadapi kepada Pemkab Tanah Laut tanpa sungkan.

Selanjutnya, Pemkab beserta jajarannya akan menindaklanjuti masalah. Baik yang bisa diselesaikan secara langsung pada hari itu juga maupun yang membutuhkan perencanaan.

“Dengan program tersebut, Pemkab Tanah Laut dapat mengetahui aspirasi sekaligus masalah yang ada di tengah masyarakat. Kinerja Pemkab beserta jajarannya pun jadi bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” tuturnya.

Baca juga: Bupati Berharap Pemerintah Bangun Tol dari Tanah Laut ke IKN dan Kembangkan Pelabuhan Pelaihari

Selain itu, Pemkab Tanah Laut juga memiliki program pelayanan publik unggulan lain, yakni Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah Eks Transmigrasi (Kijang Mas Tala). Program ini merupakan hasil kerja sama Pemkab Tanah laut dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pengadilan Negeri Pelaihari.

Sukamta memaparkan, program tersebut merupakan solusi atas permasalahan di bidang pertanahan, khususnya di daerah bekas transmigrasi. Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu lokasi program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah Orde Baru pada periode 1976-1977.

Saat ini, banyak masyarakat di Kabupaten Tanah Laut memiliki sertifikat tanah dengan atas nama pemilik sebelumnya yang sudah tidak diketahui keberadaannya.

Jika diurus secara perorangan, butuh biaya puluhan juta dan waktu sidang 5-6 bulan. Padahal, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tanah Laut berpenghasilan rendah atau tidak mampu.

Melalui program Kijang Mas Tala, masyarakat dapat menyelesaikan masalah tersebut hanya dalam waktu 49 hari dan membayar kewajiban pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Baca juga: 2.500 Sertifikat Tanah Diserahkan kepada Warga Kabupaten Tanah Laut

Jika masyarakat tidak mampu membayar PNBP, Pemkab Tanah Laut sudah menyiapkan bank perkreditan rakyat (BPR) untuk membantu pendanaan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat meminjam uang dari BPR untuk membayar PNBP yang dapat dicicil hingga dua tahun.

“Program Kijang Mas Tala merupakan sebuah inovasi karena dapat mengatasi permasalahan di bidang pertahanan eks daerah transmigrasi. Bahkan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menilai, program ini dapat menjadi solusi sekaligus contoh bagi daerah lain yang tengah berupaya mengentaskan persoalan tanah eks transmigrasi,” tuturnya.