Gubernur Kepri Minta Pengurangan Biaya Visa untuk Wisatawan Asing

KEPRI, KOMPAS.com- Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, meminta kebijakan terkait pengurangan biaya pengurangan biaya Visa On Arrival (VOA) khusus pintu masuk wisatawan luar negeri.

Permintaan itu disampaikan Ansar kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI, Silmy Karim, Rabu (1/3/2023).

Alasan permintaan yang disampaikan Ansar karena rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara di Kepri hanya seminggu atau tiga hari.

Baca juga: WN Rusia Dideportasi karena Jadi Fotografer di Bali, Datang Gunakan Visa Investor untuk Bisnis Restoran

Saat ini biaya visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata sebesar Rp 500.000, dan dirasa masih memberatkan wisman yang ingin berlibur ke Batam dan Bintan.

"Kami mengusulkan pengurangan biaya visa untuk kunjungan wisata yang hanya satu minggu atau tiga hari saja, karena dengan pengurangan tersebut kami yakin wisman lebih tertarik datang liburan ke Kepri," ujar Ansar dalam keterangan tertulis Diskominfo Provinsi Kepri.

Usulan itu disampaikan juga bukan tanpa sebab. Pada 2022 Provinsi Kepri sudah kedatangan 758.154 orang wisman.

Bahkan sebelum pandemi Covid-19 merebak, yaitu pada 2019 jumlah kunjungan wisatawan manca negara mencapai 2.864.795 jiwa.

Jumlah tersebut membuat Kepri masuk daerah tiga besar secara nasional dengan kunjungan wisman terbanyak.

Baca juga: Mulai Hari Ini Berlaku Kebijakan Bebas Visa bagi Warga Timor Leste yang Masuk ke Indonesia

Kemudian pada 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berambisi mendatangkan 1,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara.

Ansar Ahmad optimistis target kunjungan wisatawan mancanegara bisa dicapai karena terjadi kenaikan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisman pada 2022.

"Untuk mengejar target 1,2 juta kunjungan wisman itu tentunya sangat dibutuhkan diskresi dari pemerintah pusat. Maka dari itu kami sangat mengharapkan Dirjen Imigrasi bisa mempertimbangkan usulan kami," pinta Ansar.

Selain itu, Ansar juga mengusulkan penetapan kembali status Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang menjadi bandara Internasional.

Menurutnya status Bandara Internasional di Bandara Raja Haji Fisabilillah sangat dibutuhkan untuk menunjang pintu masuk wisatawan mancanegara di Kota Tanjungpinang dan pulau Bintan secara keseluruhan.

"Kalau mau melonjakkan angka wisman ke Kepri mestinya jangan setengah-setengah, untuk mengandalkan pintu masuk pelabuhan saja di pulau Bintan tentunya berat, jadi Bandara Raja Haji Fisabilillah memang harus dikembalikan lagi jadi bandara internasional," papar Ansar.

Baca juga: Oknum Guru Honorer di Karimun Kepri Cabuli 12 Anak

Sementara Dirjen Imigrasi Silmy Karim merespons dan menyambut baik usulan yang disampaikan.

Dia berjanji akan segera membahas hal tersebut untuk mendukung lonjakan kunjungan wisman ke Kepri.

"Terima kasih banyak Pak Gubernur sudah silaturahmi hari ini bersama rombongan. Dirjen Imigrasi akan selalu mendukung, mempermudah, dan siap memfasilitasi segala hal agar urusan perizinan khusus nya visa arival kalau memang bisa kita realisasikan akan segera kita eksekusi," kata Silmy Karim.

Silmy Karim pun meminta Ansar dan pelaku pariwisata di Kepri untuk mempersiapkan proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri pada 2023.

Baca juga: Dirjen Imigrasi: Calon Jemaah Umrah Tak Harus Kantongi Rekomendasi Kemenag untuk Buat Paspor

Hal itu sebagai dasar penguat pengambilan kebijakan pengurangan biaya Visa On Arrival di Kepri.

Dalam pertrmuan di ruang rapat Dirjen Imigrasi Jalan Rasuna Said, Jakarta, Ansar didampingi Frans Gunara dari BRC Lagoi, Arie Gunadi dari Nongsa Point Marina Batam, Kepala Dinas Kominfo Kepri, Hasan dan Kepala Biro Adpim, Dody Sepka.