Wapres Tegaskan 4 DOB di Papua Bakal Dievaluasi

BIAK, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan, pemerintah pusat akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan empat daerah otonom baru (DOB) di Papua.

Ada empat DOB di Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. UU ketiga DOB tersebut sudah disahkan sebagai daerah pemekaran dari Provinsi Papua. 

Sementara UU pembentukan Papua Barat Daya sebagai daerah pemekaran dari Papua Barat masih menunggu penomoran

"Akibat dari munculnya DOB-DOB ini tentu sudah kita petakan dan kita nanti juga akan terus evaluasi seperti apa," kata Wapres saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Manuhua, Biak, Papua, Jumat (2/12/2022), dikutip Antara.

Baca juga: Mendagri Sebut 6 Provinsi Belum Selesaikan Batas Daerah, Termasuk 3 DOB Papua

Wapres mengatakan, keempat DOB kini sedang menyiapkan perangkat, perkantoran, dan kepegawaian.

"Tapi penjabat gubernur sudah bertemu dengan saya, sudah kita arahkan di kantor saya di Merdeka Selatan dan sudah ada sekarang sekda-sekda dari masing-masing untuk menjalankan tugasnya," kata Wapres lagi.

Saat ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah DOB itu pun sedang menyusun rencana induk percepatan pembangunan di Papua.

Wapres pun meyakini proses penyiapan pemerintahan maupun kantor pemerintahan di masing-masing DOB dapat berjalan lancar.

Dia menegaskan, kebijakan pemekaran ini adalah untuk menyejahterakan masyarakat Papua.

Lebih jauh, Ma'ruf mengatakan, saat ini bahkan ada keinginan dari dua wilayah adat untuk pemekaran lagi di Papua.

"Artinya sebenarnya dipecah provinsi itu sebenarnya masyarakat bukan hanya menerima, bahkan masih ingin tambahan lagi," kata Wapres.

Saat melakukan audiensi dengan Bupati Biak Herry Ario Naap, Pj Bupati Kepulauan Yapen Cyfrianus Y Mambay, Wakil Bupati Kepulauan Waropen Lamek Maniagasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori Ferra Wanggai pada Jumat ini, para pemimpin daerah adat Saereri tersebut mengajukan usulan pembentukan provinsi baru bernama Papua Utara.

Sedangkan pada Kamis (1/12), Wapres juga menerima audiensi dari Bupati Kaimana Freddy Thie, Bupati Fakfak Untung Tamsil, Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor, Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Werfete yang mengusulkan pemekaran wilayah menjadi provinsi Bomberai Raya atau Papua Barat Tengah.

Baca juga: Masih Ada Moratorium Pemekaran Daerah, Wapres: 4 DOB di Papua Luar Biasa

"Nanti berproses, sekarang kan pemerintah mengutamakan empat DOB ini, yang baru ini. Supaya ini berjalan dengan baik, sehingga kalau itu sudah bagus, sudah berjalan baik, akan dilihat apakah mungkin ada pemekaran baru lagi yang menurut mereka itu wilayah adat, ada dua wilayah adat yang belum terpetakan," kata Wapres.

Wapres menyebut pemerintah pusat tidak akan langsung menyetujui ataupun mengiyakan permohonan tersebut.

"Nah, ini kita lihat saja. Jadi kita tidak apriori ya dan tidak apriori menolak, biar saja berproses sesuai dengan tuntutan keadaan, tapi pemerintah memang menyiapkan yang empat itu," kata Wapres.