Kasus Gratifikasi dan TPPU, Eks Bupati Buru Selatan Tagop Soulissa Divonis 6 Tahun Penjara, Jaksa Banding

AMBON,KOMPAS.com - Mantan bupati Buru Selatan, Maluku, Tagop Sudarsono Soulissa divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (3/11/2022).

Tagop divonis bersalah karena terbukti terlibat kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proyek pekerjaan insfrastruktur di Buru Selatan tahun 2011-2016.

Ia dinilai bersalah telah melakukan korupsi dan menyalahgunakan kewenangannya.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Tagop Sudarsono Soulissa selama enam tahun penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Nanang Zulkarnain Faisal saat membacakan amar putusannya, Kamis petang.

Selain hukuman badan, Tagop juga dihukum membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider tiga bulan penjara.

Baca juga: Tiba di Bandara dengan Tangan Terborgol, Eks Bupati Buru Selatan Langsung Dibawa ke Rutan Ambon

Majelis hakim menilai Tagop terbukti bersalah menyalahi ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 199 tentang pembrantasan korupsi.

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Mantan Bupati Kabupaten Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa dengan menggunakan rompi tahanan KPK masuk kedalam mobil tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/1/2022). KPK resmi menahan Tagop Sudarsono Soulisa dan Johny Rynhard Kasman terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku tahun 2011 sampai dengan 2016. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

“Terima kasih yang mulia saya minta waktu untuk piker-pikir,” kata Tagops.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum KPK Richard Marapung cs langsung menyatakan banding terhadap putusan tersebut.

Baca juga: Penyuap Mantan Bupati Buru Selatan Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

“Majelis hakim yang mulia kami menyatakan banding,” katanya.

Adapun putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya meminta hakim memvonis terdakwa selama 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 1 tahun penjara, serta dibebankan membayar denda sebesar Rp 27,5 miliar.

Selain itu jaksa KPK juga meminta hakim untuk memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilu dan Pilkada selama lima tahun terhitung sejak terdakwa menjalani masa hukuman.