Diduga Korupsi, Pelaksana Proyek Puskesmas di Sikka Ditetapkan sebagai Tersangka

Setiap pencairan pekerjaan, beber Ibrahim, uangnya diserahkan kepada tersangka RDP. Sementara RDP hanya memberikan uang ke YMH ketika saat keperluan saja.

Setelah dilakukan audit, Inspektorat Kabupaten Sikka menemukan adanya item pekerjaan yang tidak layak dibayarkan akibat ketidaksesuaian isi spesifikasi teknis dan gambar. Sehingga, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 110.565.862.

Baca juga: Dapat Kuota 26.037 KPM BLT BBM, Pemkab Sikka: Warga Kurang Mampu dan Miskin Jadi Prioritas

Akibat perbuatannya, tersangka diancam pidana primer Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.