Suap Rektor Unila Rp 7,5 Miliar, Pengacara: Tak Ada Niat Memperkaya Diri

KOMPAS.com - Rektor nonaktif Universitas Lampung Prof Karomani diduga menerima suap dengan total Rp 7,5 miliar terkait penerimaan mahasiswa baru.

Dugaan itu muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan dan penggeledahan di sejumlah tempat.

Dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada 19 Agustus 2022 lalu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 5 miliar.

Selanjutnya pada penggeledahan yang dilakukan KPK di beberapa kediaman tersangka, Kamis (25/8/2022), petugas anti-korupsi kembali menemukan uang Rp 1,5 miliar.

Baca juga: KPK Duga Penyuap Rektor Unila Lebih dari Satu Orang

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Kryoto menyebut tersangka tidak bisa membuktikan sumber uang Rp 2,5 miliar itu. Karyoto menduga uang itu adalah suap terkait penerimaan mahasiswa baru.

Dengan demikian, total uang suap yang diduga diterima Karomani sebesar Rp 7,5 miliar.

Petugas KPK juga mengamankan seorang terduga penyuap bernama Andi Desfiandi. Andi diduga menyuap rektor Unila sebesar Rp 150 juta.

Kepala Bidang Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menduga penyuap rektor Unila lebih dari satu orang.

"Secara logika dan konstruksi perkara ini tidak mungkin satu orang (penyuap)," kata Ali dilansir dari Kompas.com Nasional, Kamis.

Pengacara: tidak niat memperkaya diri

Sementara itu, Ahmad Handoko, pengacara Rektor nonaktif Unila Pof Karomani, menyatakan bahwa kliennya tidak memiliki niat untuk memperkaya diri.

Kesimpulan itu muncul setelah pihaknya melakukan diskusi internal dengan tim kuasa hukum setelah Ahmad Handoko diberi surat kuasa oleh keluarga kliennya pada 24 Agustus 2022.

"Prof (Profesor Karomani) tidak ada niat memperkaya diri dari jabatan rektor," ucap handoko.

Dengan demikian, kata Handoko, kliennya itu sama sekali tidak merugikan negara.

Baca juga: Kasus Suap Rektor Unila, Pengacara: Prof Karomani Tidak Ada Niat Memperkaya Diri

Handoko pun meminta semua pihak menahan diri dalam memberikan komentar yang bersifat menghakimi.

"Kita kedepankan azas praduga tak bersalah dan menunggu keputusan pengadilan," tandas Handoko. (Penulis: Syakirun Ni'am, Kontributor Lampung Tri Purna Jaya | Editor: Krisandi, Reni Susanti)