5 Perundingan Setelah Proklamasi, untuk Mempertahankan Kedaulatan NKRI

KOMPAS.com - Berbagai perundingan diadakan setelah proklamasi, tujuannya untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini karena, bangsa Indonesia masing menghadapi berbagai masalah, yakni masih banyaknya pertempuran di sejumlah daerah.

Pertempuran itu terjadi karena Belanda masih ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Beberapa pertempuran tersebut, yaitu Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, dan Pertempuran Bandung Lautan Api.

Karena masalah tersebut, sejumlah perundingan dan konferensi antara Indonesia dan Belanda dilakukan.

Berikut ini sejumlah perundingan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia setelah proklamasi.

Perundingan Setelah Proklamasi

Perundingan Linggarjati

Belanda belum mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara de facto, meskipun pihak Indonesia sudah menyatakan proklamasi kemerdekaan.

Baca juga: Tiga Wilayah Indonesia Berdasarkan Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati dilakukan untuk membahas agar keberadaan negara Republik Indonesia diakui oleh negara-negara lain setelah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam Perundingan Linggarjati tersebut, pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir dan pihak Belanda diwakili oleh Prof Schermerhorn.

Hasil Perundingan Lingarjati mencapai beberapa persetujuan, yaitu:

• Belanda mengakui RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera.
• Dibentuknya negara-negara federal yang bernama Republik Indonesia Serikat, dimana Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagiannya.
• Pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Perundingan Renville

Belanda melanggar perjanjian yang telah disetujui dalam Perundingan Linggarjati.

Wujudnya, Belanda melakukan Agresi Militer I secara serentak pada tanggal 21 Juli 1947 di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera.

Dunia Internasional mengecam tindakan yang dilakukan oleh Belanda tersebut.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) turun tangan dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk menyelesaikan masalah ini.

Perundingan terkait agresi militer Belanda dilakukan di atas kapal Amerika Serikat bernama USS Renville, pada tanggal 17 Januari 1948.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Berakhirnya Perundingan Linggarjati

Saat itu, Kapal USS Reville tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Dalam perundingan tersebut, delegasi dari Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan R Abdulkadir Wijayoatmojo dipilih menjadi ketua delegasi dari Belanda.

Hasil perundingan Renville adalah:

• Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).
• Kedudukan RI sejajar dengan Belanda.
• RI merupakan bagian RIS dan akan diadakan pemilu untuk membentuk Konstituante RIS.
• Tentara Indonesia di daerah kantong Belanda harus dipindahkan ke wilayah RI.

Namun, Belanda kembali melanggar perundingan dengan melancarkan Agresi Militer II.

Perundingan Roem-Royen

Perundingan Roem-Royen diadakan karena Belanda kembali melanggar Perjanjian Renville.

Belanda melancarkan Agresi Militer II yang memaksa berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukitting, Sumatera Barat. Pendirian pemerintah darurat itu berada  di bawah komado dari Syafruddin Prawiranegara.

Karena tindakannya tersebut, Belanda kembali mendapatkan kecaman keras dari dunia internasional.

NIGIS Peserta Perundingan Linggarjati, dari kiri ke kanan: Soekarno, Wim Schermerhorn, Lord Killearn, dan Mohammad Hatta.

Perundingan diadakan kembali yang bernama Perundingan Roem-Royen. Perundingan digelar pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta.

Baca juga: Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda

Ketua delegasi dari Indonesia adalah Mr Moh Roem, sedangkan ketua delegasi dari Belanda adalah Dr JH Van Royen.

Merle Cochran dari UNCI sebagai mediator dalam perundingan Roem-Royen ini. Hasil Perundingan Roem-Royen adalah:

• Menghentikan perang gerilya dan Indonesia Belanda bekerja sama untuk memelihara ketertiban dan keamanan
• Kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta dan bersedia turut serta mengikuti Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan dalam waktu dekat.

Konferensi Inter-Indonesia

Konferensi Inter-Indonensia diadakan sebelum Konferensi Meja Bundar.

Konferensi ini dihadiri oleh RI dan BFO (Bijeenkomst voor Fereral Overleg) atau Badan Permusyawaratan Federal yang terdiri dari negara-negara boneka buatan Belanda.

Perundingan diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 19-22 Juli 1949 kemudian dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949.

Hasil perundingan adalah negara yang dibentuk bernama RIS, APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) merupakan angkatan perang nasional, dan TNI menjadi inti APRIS.

Konferensi Meja Bundar

Sesuai dengan Perundingan Roem-Royen bahwa Konferensi Meja Bundar (KMB) akan segera dilakukan.

Baca juga: Tokoh-tokoh dalam Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag, Belanda, konferensi berlangsung pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs Mohammad Hatta dan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II.

Hasil Konferensi Meja Bundar menghasilkan keputusan:

• Belanda mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat tanggal 30 Desember 1949.
• Indonesia berbentuk negara serikat dan menjadi sebuah uni dengan Belanda.
• Uni Indonesia-Belanda akan dipimpin oleh Ratu Belanda.
• Masalah Irian Barat sebagai daerah perselisihan akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

KMB merupakan hasil perundingan maksimal meskipun banyak pihak yang tidak puas.

Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RIS.

Kemudian, Belanda juga dipaksa keluar dari wilayah RI yang ditandai dengan upacara pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai tindak lanjut dari hasil KMB.

Sumber:

kemlu.go.id, lifestyle.kontan.co.id, dan ditsmp.kemdikbud.go.id