58 Tenaga Medis Mengungsi ke Wamena Imbas Aksi Pemalangan Jalan di Mamberamo Tengah

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sebanyak 58 petugas medis yang bertugas di puskesmas dan RSUD Lukas Enembe, Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua diungsikan ke tempat aman di Wamena karena situasi di daerah tersebut tidak kondusif.

Kepala Dinas Kesehatan Mamberamo Tengah Hilda Wally mengatakan, para tenaga medis diungsikan dari Kobakma guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat marak aksi pemalangan di daerah tersebut.

"Saat ini kami semua berada di Wamena," kata Hilda dikutip dari Antara, Senin (11/7/2022).

Baca juga: Sekelompok Orang Memalangi Jalan dan Perkantoran di Mamberamo Tengah, Ini Kata Kapolda Papua

Ia menambahkan, rombongan tenaga medis itu sempat dihentikan para pedemo dalam perjalanan ke Wamena.

Namun akhirnya rombongan diizinkan melintas setelah diberitahu.

Meski tenaga medis dari luar Kabupaten Mamberamo Tengah sudah mengungsi, kata Hilda, pelayanan kesehatan di daerah itu tetap berlangsung dengan perawat yang merupakan penduduk asli setempat.

"Pelayanan di puskesmas dan rumah sakit di Kobakma tetap ada karena perawat asal Mamberamo Tengah masih bertugas, namun bila ada kasus pasiennya akan dirujuk ke Wamena," kata dia.

Hilda mengaku belum bisa memastikan sampai kapan paramedis mengungsi.

Namun, katanya, bila situasi keamanan telah kondusif, mereka kembali ke Kobakma.

Di Kabupaten Mamberamo Tengah terdapat sembilan puskesmas, dengan delapan unit lainnya tersebar di empat distrik.

"Kedelapan puskesmas itu beroperasi normal," kata Hilda.

Baca juga: Situasi di Mamberamo Tengah Tidak Kondusif, ASN dan Pedagang Mengungsi ke Wamena

Sebelumnya, sekelompok orang melakukan aksi pemalangan di Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua sejak Sabtu (9/7/2022).

Mereka menutup paksa sejumlah ruas jalan dan perkantoran.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakiri mengatakan, aksi pemalangan dilakukan oleh massa yang menamakan diri sebagai Masyarakat Peduli RHP.

RHP atau Ricky Ham Pagawak adalah Bupati Mamberamo Tengah yang sedang terjerat masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fakiri menegaskan, aksi pemalangan yang mengakibatkan situasi keamanan terganggu, tidak dibenarkan dan memiliki konsekuensi hukum.