Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polres Nunukan Akui Penyidikan Dugaan Pembabatan 80 Hektar Mangrove Lambat

Kompas.com - 09/07/2022, 08:28 WIB
Ahmad Dzulviqor,
Gloria Setyvani Putri

Tim Redaksi

NUNUKAN, KOMPAS.com – Kasus dugaan pembabatan sekitar 80 hektar lahan mangrove oleh oknum pegusaha di Desa Binusan Dalam, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dipastikan terus diproses.

Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipidter) Satreskrim Polres Nunukan Ipda Andre Azmy Azhari mengakui, penyidikan kasus tersebut berjalan lambat.

"Tapi kami bisa memastikan kasusnya terus berproses. Tidak ada istilahnya kasus ini tidak diproses," ujarnya, Jumat (8/7/2022).

Baca juga: Rajin Tanam Mangrove, Susi Pudjiastuti Senang Banyak Warga Cari Ikan Hias di Muara Sungai

Andre menegaskan, kasus dugaan pembabatan mangrove menjadi perhatian Kapolda Kaltara.

Ia menjelaskan, lambannya penanganan kasus pembabatan mangrove terkait dengan adanya kasus lain yang menjadi perhatian utama. Khususnya pasca-insiden penangkapan anggota Polri di Kaltara yang menyita perhatian publik.

Anggota berpangkat Briptu tersebut, selama ini dikenal sebagai seorang sultan, sebelum akhirnya, praktek lancungnya terbongkar.

"Jadi ada hubungan juga dengan kasus itu. Intinya ada pengawasan khusus untuk barang barang Malaysia yang masuk perbatasan RI-Malaysia akibat kasus itu. kita juga berfokus pada atensi utama, dan saat ini, kita mulai kembali bergerak di kasus kasus lama, salah satunya mangrove itu," jelasnya.

Kasus dugaan pembabatan mangrove

Dalam kasus dugaan pembabatan mangrove, Polres Nunukan sudah memetakan koordinat, termasuk luasan pasti dari dugaan pembabatan mangrove.

Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap oknum perusahaan, termasuk PT. NBS.

"Tapi PT. NBS menolak hadir. Hanya oknum pengusahanya saja yang hadir. Dan oknum tersebut bersikeras kalau kasus itu hanya dilakukan dirinya pribadi, tidak berhubungan dengan PT. NBS," tutur Andre.

Meski demikian, polisi tentu tidak akan berpatokan pada keterangan sepihak oknum pengusaha.

Sebab menurut Andre, sangat mustahil jika atas nama pribadi saja dapat menguasai lahan seluas itu.

"Dalam aturan, berapa konsesi yang bisa dimiliki perorangan kan sudah jelas. Jadi masih banyak hal yang harus dibuka dalam kasus ini," lanjutnya.

Penelusuran dan penyelidikan terus berjalan. Sejumlah instansi Pemda Nunukan, antara lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PU bagian Tata Ruang Wilayah sudah dimintai keterangan.

Polres Nunukan juga sudah berkoordinasi dengan Kementrian, maupun Dirjend Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

"Kita segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi karena domainnya semua di Provinsi. Di Nunukan semua saling lempar, DLH ke Dinas Kelautan, dan sebagainya. Sehingga tidak semudah itu untuk mengerucutkan kasus ini," tegasnya.

Polisi juga masih merumuskan sangkaan pasal yang akan digunakan untuk menjerat tersangka dalam kasus ini nantinya.

Sebelumnya diberitakan, sekitar 80 hektar lahan hutan mangrove di Desa Binusan Dalam, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dibabat untuk ditanami pohon kelapa pandan.

Sekretaris LSM Pancasila Jiwaku (Panjiku) Haris Arleck, bersuara keras terkait dugaan "pembiaran" yang terjadi pada kerusakan hutan mangrove ini.

Ia mengatakan, kerusakan diduga dilakukan oleh salah satu oknum pengusaha Nunukan yang mengklaim lahan tersebut adalah milik pribadi.

"Pembabatan mangrove terjadi sejak 2019. Tapi, sejauh ini tidak pernah terdengar adanya penindakan oleh Pemerintah Daerah maupun aparat berwenang di Kabupaten Nunukan," sesalnya.

UPT KPH dan DLH Nunukan, menjawab bahwa perihal dugaan pembabatan mangrove bukan lagi domain mereka, karena kewenangan sudah beralih ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga kewenangan mereka sama sekali lumpuh.

Baca juga: Kisah Sururi Kiai Mangrove dari Semarang, Puluhan Tahun Tanam Jutaan Mangrove di Kawasan Rob

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Utara, Hamsi, mengaku heran tidak ada laporan masuk terkait dugaan pembabatan hutan mangrove di Kabupaten Nunukan. Padahal, kegiatan tersebut diduga sudah terjadi sejak 2019.

"Dari informasi yang kita dapat, itu terjadi sejak 2019. Aneh saja kok kami tidak menerima ada laporan masuk. Padahal diberitakan ada masyarakat yang melaporkan itu ke DLH Kabupaten," jawabnya.

Hamsi menegaskan, pembabatan mangrove bukan perkara sepele, karena berimplikasi pidana dengan konsekuensi hukuman berat.

"Makanya saya menyesalkan ketika DLH Kabupaten menjawab bahwa kewenangan mereka lumpuh. Kalau memang terjadi sejak 2019, bukankah mereka masih memiliki kewenangan? Karena kewenangan DLH baru dicabut antara 2020/2021," sesalnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suami di Karimun Bunuh Istri Pakai Batang Sikat Gigi

Suami di Karimun Bunuh Istri Pakai Batang Sikat Gigi

Regional
Maju Pilkada Maluku, Eks Pangdam Pattimura Daftar Cagub ke 5 Parpol

Maju Pilkada Maluku, Eks Pangdam Pattimura Daftar Cagub ke 5 Parpol

Regional
Ratusan Ribu Suara Pemilu 2024 di Bangka Belitung Tidak Sah, NasDem Gugat ke MK

Ratusan Ribu Suara Pemilu 2024 di Bangka Belitung Tidak Sah, NasDem Gugat ke MK

Regional
Maksimalkan Potensi, Pj Walkot Tangerang Minta Fasilitas Kawasan Kuliner Parlan Dilengkapi

Maksimalkan Potensi, Pj Walkot Tangerang Minta Fasilitas Kawasan Kuliner Parlan Dilengkapi

Kilas Daerah
Tim SAR Gabungan Kembali Temukan Jasad Korban Banjir Bandang Luwu

Tim SAR Gabungan Kembali Temukan Jasad Korban Banjir Bandang Luwu

Regional
Seorang Petani di Sikka NTT Dikeroyok hingga Babak Belur, 3 Pelaku Ditangkap

Seorang Petani di Sikka NTT Dikeroyok hingga Babak Belur, 3 Pelaku Ditangkap

Regional
KKB Ancam dan Rampas Barang Jemaat Gereja di Pegunungan Bintang

KKB Ancam dan Rampas Barang Jemaat Gereja di Pegunungan Bintang

Regional
Geng Motor Tawuran Tewaskan Pelajar SMA di Lampung, 2 Orang Jadi Tersangka

Geng Motor Tawuran Tewaskan Pelajar SMA di Lampung, 2 Orang Jadi Tersangka

Regional
Ayah Perkosa Putri Kandung di Mataram Saat Istri Kerja sebagai TKW

Ayah Perkosa Putri Kandung di Mataram Saat Istri Kerja sebagai TKW

Regional
Tanah Orangtua Dijual Tanpa Sepengetahuannya, Adik Bacok Kakak di Kampar

Tanah Orangtua Dijual Tanpa Sepengetahuannya, Adik Bacok Kakak di Kampar

Regional
Warga Cianjur Kaget Wanita yang Dinikahinya Ternyata Seorang Pria

Warga Cianjur Kaget Wanita yang Dinikahinya Ternyata Seorang Pria

Regional
Saiful Tewas Usai Ditangkap Polisi, Istri: Suami Saya Buruh Tani, Tak Terlibat Narkoba

Saiful Tewas Usai Ditangkap Polisi, Istri: Suami Saya Buruh Tani, Tak Terlibat Narkoba

Regional
KLB Diare di Pesisir Selatan Sumbar, Ada 150 Kasus dan 4 Orang Meninggal

KLB Diare di Pesisir Selatan Sumbar, Ada 150 Kasus dan 4 Orang Meninggal

Regional
Guru Honorer di Maluku Dipecat Setelah 11 Tahun Mengabdi, Pihak Sekolah Berikan Penjelasan

Guru Honorer di Maluku Dipecat Setelah 11 Tahun Mengabdi, Pihak Sekolah Berikan Penjelasan

Regional
Pikap Pelat Merah Angkut Ribuan Liter Miras di Gorontalo

Pikap Pelat Merah Angkut Ribuan Liter Miras di Gorontalo

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com