Gobang menjelaskan gangguan dalam proses komunikasi bisa saja terjadi karena dipicu oleh berbagai macam hal termasuk handphone yang digunakan secara personal di berbagai lokus (tempat) dan tempus (waktu).
Gangguan ini dapat menciptakan salah tafsir, salah sangka dari kedua belah pihak.
Sehingga sebuah ucapan yang dilontarkan boleh jadi sebagai reaksi dari kondisi yang tercipta oleh gangguan tersebut.
Memang ucapan seseorang pejabat publik hendaknya terkontrol, namun menjadi tidak terkontrol manakala ada kondisi tertentu yang mempengaruhi rasa atau emosi seseorang termasuk pejabat publik sekalipun (psikologi komunikasi).
Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 25 Mei 2022
"Dalam hal ini menurut saya telah memicu terjadinya insiden tersebut," katanya.
Gobang berujar, dinamika komunikasi boleh saja terjadi, namun upaya menormalkan kondisi yang kondusif dalam komunikasi birokrasi niscaya perlu dilakukan.
Itu bisa dilakukan melalui berbagai bentuk dan cara berkomunikasi sehingga boleh menunjukkan profesionalitas birokrat dalam memimpin dan melayani masyarakat.
"Menurut saya, abdi negara adalah abdi rakyat. Apa pun dinamika yang terjadi dalam komunikasi birokrasi hendaknya berpulang pada bonum communae suprema lex (kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi)," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.