Insiden Bupati Sikka Usir Kadis Ketahanan Pangan Saat Rapat, Ini Kata Pengamat

Insiden ini bermula saat bupati menilai Hengky sedang bermain handphone dan menggerutu saat rapat berlangsung.

"Keluar, kamu tidak pantas jadi kepala dinas. Bupati omong, kamu menggerutu-menggerutu. Kau pintar apa kau. Itu tidak baik itu," ujar Bupati Robertus.

Saat dikonfirmasi, Kadis Hengky membantah tudingan bupati yang menyebutkan dirinya sedang bermain handphone.

"Kalau soal pegang handphone semua pegang handphone. Tapi saat itu saya ada komunikasi, bisik-bisik dengan kadis pariwisata," katanya.

Menurut Hengky dirinya sedang berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata.

"Pak kadis pariwisata minta saya, kakak tolong telepon Pak Jimi sebab dia yang bawa staf ahli Kemendes ke lapangan. Kita kan tunggu staf ahli itu," katanya.

Sayangnya lanjut dia, Bupati Robertus justru menilai dirinya sedang menggerutu.

Komentar pengamat

Dosen Komunikasi Universitas Nusa Nipa Maumere, Jonas K.G.D. Gobang, menjelaskan bahwa dalam perspektif Ilmu komunikasi, secara umum komunikasi birokrasi baik verbal maupun nonverbal selalu diletakkan di atas dasar etika komunikasi birokrasi.

Menurutnya, ucapan dan tindakan yang patut atau baik ditengarai sebagai perbuatan etis, sebaliknya jika tidak, maka dapat dipandang menegasi atau melawan etika komunikasi birokrasi.

Menurut Gobang, insiden Bupati Sikka dan Kadis Ketahanan Pangan dapat dinilai sesuai standar kepatutan dalam etika komunikasi birokrasi baik menyangkut ucapan secara verbal maupun tindakan nonverbal, entah dari bupati maupun kadis.

"Apalagi dalam konteks sebuah rapat penting, yang mana membahas masalah stunting, tentu bupati mengharapkan semua peserta rapat harus serius dan fokus memberi perhatian kepada bupati yang sementara memimpin rapat," ujar Gobang saat dihubungi, Rabu malam.

Gobang menjelaskan gangguan dalam proses komunikasi bisa saja terjadi karena dipicu oleh berbagai macam hal termasuk handphone yang digunakan secara personal di berbagai lokus (tempat) dan tempus (waktu).

Gangguan ini dapat menciptakan salah tafsir, salah sangka dari kedua belah pihak.

Sehingga sebuah ucapan yang dilontarkan boleh jadi sebagai reaksi dari kondisi yang tercipta oleh gangguan tersebut.

Memang ucapan seseorang pejabat publik hendaknya terkontrol, namun menjadi tidak terkontrol manakala ada kondisi tertentu yang mempengaruhi rasa atau emosi seseorang termasuk pejabat publik sekalipun (psikologi komunikasi).

"Dalam hal ini menurut saya telah memicu terjadinya insiden tersebut," katanya.

Gobang berujar, dinamika komunikasi boleh saja terjadi, namun upaya menormalkan kondisi yang kondusif dalam komunikasi birokrasi niscaya perlu dilakukan.

Itu bisa dilakukan melalui berbagai bentuk dan cara berkomunikasi sehingga boleh menunjukkan profesionalitas birokrat dalam memimpin dan melayani masyarakat.

"Menurut saya, abdi negara adalah abdi rakyat. Apa pun dinamika yang terjadi dalam komunikasi birokrasi hendaknya berpulang pada bonum communae suprema lex (kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi)," pungkasnya.