Terbitkan Surat Edaran Jam Kerja Kades, Bupati Blora: Kalau Masyarakat Butuh Harus Dilayani

Kompas.com - 19/05/2022, 14:54 WIB

BLORA, KOMPAS.com - Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan alasan memerintahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menerbitkan surat edaran berisikan jam kerja bagi kepala desa (kades) dan perangkat desa (perades) se-kabupaten.

Menurutnya, surat edaran tersebut dibuat untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Sebab, para kepala desa dan perangkat desa merupakan garda terdepan untuk melayani masyarakat di pedesaan.

"Sebenarnya jam kerja kepala desa maupun perangkat desa ini 24 jam setiap saat, kalau masyarakat desa butuh kan harus dilayani," ucap Arief saat ditemui wartawan di Rumah Dinasnya, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Beredar Surat Berisikan Jam Kerja Kepala dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Blora, Sanksi Pemberhentian dari Jabatan

Arief menjelaskan surat edaran tersebut juga sebagai standar penilaian bagi para kades dan perades dalam bekerja dan mengabdi di masyarakat.

Dengan adanya surat edaran tersebut mereka diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Kalau berprestasi ya kita kasih reward," ucap dia.

Namun, apabila surat edaran tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka masyarakat yang tidak puas dengan layanan kades dan perades dapat mengadu ke PMD.

"Kita akan adakan layanan aduan dari masyarakat," kata dia.

Baca juga: Seminggu Ditahan, Begini Kondisi Sepasang Oknum Polisi Blora yang Korupsi Rp 3 Miliar

Arief menerangkan surat edaran tersebut semestinya juga tidak perlu dianggap sebagai beban bagi para kades dan perades.

"Sebenarnya pola pelayanannya bisa diatur yang penting ada yang di kantor, ada yang di lapangan nah itu bisa disepakati, ada jadwalnya," terang dia.

Karena belum lama ini, lowongan perades yang kosong sudah terisi.

"Jadi kantor tidak boleh kosong, di desa juga minimal nomor hape kades atau perangkat harus dibagikan ke masyarakat," terang dia.

 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku telah berkoordinasi dengan Polres dan Kodim untuk bersama-sama para kades dan perades berkantor di balai desa.

"Saya juga minta tolong Pak Dandim dan Pak Kapolres bagaimana Babinsa dan Bhabinkamtibmas kalau bisa mendampingi berkantor di desa untuk memberikan pendampingan bagi masyarakat," jelas dia.

Untuk merealisasikan surat edaran tersebut dapat dipatuhi oleh para kades dan perades, Arief telah memerintahkan kepada PMD untuk melakukan sosialisasi.

Baca juga: Ulah “Nakal” Oknum Polisi di Blora, Beli Mobil Usai Selewengkan Uang Negara Rp 3 Miliar, Ini Ceritanya

Selain itu, dirinya juga sudah mempunyai jadwal untuk mengantor di balai desa.

"Mungkin nanti seminggu sekali kita jadwalkan untuk sidak (inspeksi mendadak) sekaligus berkantor di desa, untuk juga menerima masukan dari masyarakat apa-apa yang memag selama ini menjadi keluhan masyarakat," ujar dia.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengeluarkan surat edaran terkait jam kerja kepala desa dan perangkat desa.

Surat tertanggal 17 Mei 2022 tersebut ditujukan kepada camat se-Kabupaten Blora agar disampaikan kepada kepala desa masing-masing wilayah.

Baca juga: Oknum Polisi di Blora Terlibat Kasus Korupsi Rp 3 Miliar, Uangnya untuk Investasi Online

Dalam surat edaran tersebut, tertulis jam kerja kepala dan perangkat desa mulai pukul 07.00 - 15.30 WIB tiap Senin sampai Kamis. Serta pukul 06.00 - 11.45 WIB tiap Jumat.

Mereka diwajibkan untuk masuk dan pulang kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan.

 

Selain itu, pihaknya juga telah menetapkan pakaian dinas harian bagi para kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat edaran tersebut ditujukan dalam rangka peningkatan disiplin, profesionalisme, produktivitas dan efisiensi pelayanan kerja kepada masyarakat di desa.

Baca juga: Diduga Selewengkan Uang Negara Rp 3 Miliar, 2 Polisi di Blora Segera Diadili

Surat edaran itu juga telah sesuai dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 61 Tahun 2018 tentang hari kerja, jam kerja, dan pakaian dinas kepala desa, perangkat desa di Kabupaten Blora.

Apabila para kepala desa dan perangkat desa tidak mematuhi peraturan itu, maka sesuai peraturan bupati tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, sampai pemberhentian sebagai kepala desa/ perangkat desa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Wilayah di NTT Alami Hari Tanpa Hujan Ekstrem Panjang, Mana Saja?

6 Wilayah di NTT Alami Hari Tanpa Hujan Ekstrem Panjang, Mana Saja?

Regional
Warga Desa Waibao di Flores Timur Hibahkan 3,5 Hektar Lahan untuk Pangkalan TNI AL

Warga Desa Waibao di Flores Timur Hibahkan 3,5 Hektar Lahan untuk Pangkalan TNI AL

Regional
Kamis, Wapres Ma'ruf Amin Bakal Melakukan Kunker ke Banjarbaru, Ini Agenda Kegiatannya

Kamis, Wapres Ma'ruf Amin Bakal Melakukan Kunker ke Banjarbaru, Ini Agenda Kegiatannya

Regional
Bobol Kartu Kredit Orang Jatim, 2 Warga Lubuk Linggau Bangun Rumah Mewah hingga Beli 3 Mobil

Bobol Kartu Kredit Orang Jatim, 2 Warga Lubuk Linggau Bangun Rumah Mewah hingga Beli 3 Mobil

Regional
317 Produk Kosmetik Bermasalah Ditemukan di 4 Wilayah NTT

317 Produk Kosmetik Bermasalah Ditemukan di 4 Wilayah NTT

Regional
Kabel Optik Bawah Laut Putus karena Gempa, Layanan Perbankan di Simeulue Terganggu

Kabel Optik Bawah Laut Putus karena Gempa, Layanan Perbankan di Simeulue Terganggu

Regional
PSHT dan Warga yang Cekcok di Yogyakarta Berakhir Damai di Kantor Polisi

PSHT dan Warga yang Cekcok di Yogyakarta Berakhir Damai di Kantor Polisi

Regional
Begini Kronologi Pembunuhan Mayat Penuh Luka di Purworejo

Begini Kronologi Pembunuhan Mayat Penuh Luka di Purworejo

Regional
Hendak ke Malaysia, 58 Pekerja Migran Ilegal Asal Indonesia, Bangladesh dan Myanmar Diamankan di Riau

Hendak ke Malaysia, 58 Pekerja Migran Ilegal Asal Indonesia, Bangladesh dan Myanmar Diamankan di Riau

Regional
Profil Kota Semarang, Ibu Kota Jawa Tengah

Profil Kota Semarang, Ibu Kota Jawa Tengah

Regional
Sultan HB X Beri Pilihan untuk Siswi yang Dipaksa Pakai Jilbab, Orangtua dan Sekolah Berdamai

Sultan HB X Beri Pilihan untuk Siswi yang Dipaksa Pakai Jilbab, Orangtua dan Sekolah Berdamai

Regional
Diintimidasi Sopir Truk Batu Bara, 4 SPBU di Bengkulu Berhenti Jual Biosolar

Diintimidasi Sopir Truk Batu Bara, 4 SPBU di Bengkulu Berhenti Jual Biosolar

Regional
Kasus PMK Melonjak, Pemkab Bima Bentuk Satgas

Kasus PMK Melonjak, Pemkab Bima Bentuk Satgas

Regional
Konser Dream Theater di Solo, Perjuangan Fans: Izin Istri Dulu

Konser Dream Theater di Solo, Perjuangan Fans: Izin Istri Dulu

Regional
Kabur, Polisi Sebar Foto Pria Diduga Bunuh Istri di Maluku

Kabur, Polisi Sebar Foto Pria Diduga Bunuh Istri di Maluku

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.