Terbitkan Surat Edaran Jam Kerja Kades, Bupati Blora: Kalau Masyarakat Butuh Harus Dilayani

BLORA, KOMPAS.com - Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan alasan memerintahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menerbitkan surat edaran berisikan jam kerja bagi kepala desa (kades) dan perangkat desa (perades) se-kabupaten.

Menurutnya, surat edaran tersebut dibuat untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Sebab, para kepala desa dan perangkat desa merupakan garda terdepan untuk melayani masyarakat di pedesaan.

"Sebenarnya jam kerja kepala desa maupun perangkat desa ini 24 jam setiap saat, kalau masyarakat desa butuh kan harus dilayani," ucap Arief saat ditemui wartawan di Rumah Dinasnya, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Beredar Surat Berisikan Jam Kerja Kepala dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Blora, Sanksi Pemberhentian dari Jabatan

Arief menjelaskan surat edaran tersebut juga sebagai standar penilaian bagi para kades dan perades dalam bekerja dan mengabdi di masyarakat.

Dengan adanya surat edaran tersebut mereka diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Kalau berprestasi ya kita kasih reward," ucap dia.

Namun, apabila surat edaran tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka masyarakat yang tidak puas dengan layanan kades dan perades dapat mengadu ke PMD.

"Kita akan adakan layanan aduan dari masyarakat," kata dia.

Baca juga: Seminggu Ditahan, Begini Kondisi Sepasang Oknum Polisi Blora yang Korupsi Rp 3 Miliar

Arief menerangkan surat edaran tersebut semestinya juga tidak perlu dianggap sebagai beban bagi para kades dan perades.

"Sebenarnya pola pelayanannya bisa diatur yang penting ada yang di kantor, ada yang di lapangan nah itu bisa disepakati, ada jadwalnya," terang dia.

Karena belum lama ini, lowongan perades yang kosong sudah terisi.

"Jadi kantor tidak boleh kosong, di desa juga minimal nomor hape kades atau perangkat harus dibagikan ke masyarakat," terang dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku telah berkoordinasi dengan Polres dan Kodim untuk bersama-sama para kades dan perades berkantor di balai desa.

"Saya juga minta tolong Pak Dandim dan Pak Kapolres bagaimana Babinsa dan Bhabinkamtibmas kalau bisa mendampingi berkantor di desa untuk memberikan pendampingan bagi masyarakat," jelas dia.

Untuk merealisasikan surat edaran tersebut dapat dipatuhi oleh para kades dan perades, Arief telah memerintahkan kepada PMD untuk melakukan sosialisasi.

Baca juga: Ulah “Nakal” Oknum Polisi di Blora, Beli Mobil Usai Selewengkan Uang Negara Rp 3 Miliar, Ini Ceritanya

Selain itu, dirinya juga sudah mempunyai jadwal untuk mengantor di balai desa.

"Mungkin nanti seminggu sekali kita jadwalkan untuk sidak (inspeksi mendadak) sekaligus berkantor di desa, untuk juga menerima masukan dari masyarakat apa-apa yang memag selama ini menjadi keluhan masyarakat," ujar dia.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengeluarkan surat edaran terkait jam kerja kepala desa dan perangkat desa.

Surat tertanggal 17 Mei 2022 tersebut ditujukan kepada camat se-Kabupaten Blora agar disampaikan kepada kepala desa masing-masing wilayah.

Baca juga: Oknum Polisi di Blora Terlibat Kasus Korupsi Rp 3 Miliar, Uangnya untuk Investasi Online

Dalam surat edaran tersebut, tertulis jam kerja kepala dan perangkat desa mulai pukul 07.00 - 15.30 WIB tiap Senin sampai Kamis. Serta pukul 06.00 - 11.45 WIB tiap Jumat.

Mereka diwajibkan untuk masuk dan pulang kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan.

Selain itu, pihaknya juga telah menetapkan pakaian dinas harian bagi para kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat edaran tersebut ditujukan dalam rangka peningkatan disiplin, profesionalisme, produktivitas dan efisiensi pelayanan kerja kepada masyarakat di desa.

Baca juga: Diduga Selewengkan Uang Negara Rp 3 Miliar, 2 Polisi di Blora Segera Diadili

Surat edaran itu juga telah sesuai dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 61 Tahun 2018 tentang hari kerja, jam kerja, dan pakaian dinas kepala desa, perangkat desa di Kabupaten Blora.

Apabila para kepala desa dan perangkat desa tidak mematuhi peraturan itu, maka sesuai peraturan bupati tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, sampai pemberhentian sebagai kepala desa/ perangkat desa.