Bupati Ade Yasin Ditangkap KPK, Pelayanan di Pemkab Bogor Tetap Berjalan

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto memastikan, roda pemerintahan tak terganggu dan akan tetap berjalan meskipun Bupati Bogor, Ade Yasin ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita ya tetap berharap roda pemerintahan tetap berjalan," kata Bayu saat ditemui di depan Kantor Bupati Bogor, Rabu (27/4/2022) sore.

Mengenai penangkapan tersebut, pihaknya hanya bisa menunggu ketetapan dari lembaga antirasuah terlebih dahulu sebelum memberi keterangan lebih lanjut.

Baca juga: Begini Aktivitas di Kantor Bupati Bogor Usai Ade Yasin Ditangkap KPK

Yang pasti, kata dia, aktivitas kedinasan untuk sementara ini akan diwakilkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Bogor Iwan Setiawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Burhanudin.

"Kita percayakan kepada KPK yang sedang melaksanakan sesuai prosedur. Kan ada kewenangan 1x24 jam untuk memproses berkaitan kasusnya seperti apa, kita juga mengikuti prosesnya sesuai mekanisme yang jadi ketetapan atau yang ditempuh KPK dalam rangka melaksanakan pemeriksaan ini," ungkapnya.

Sejauh ini, Bayu memastikan, pelayanan publik tidak terpengaruh dan tetap berjalan normal.

Baca juga: OTT Bupati Bogor Ade Yasin, Wabup: Saya Takut Salah Kalau Komentar

Karena itu, ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer untuk bekerja seperti biasa.

"Harusnya ibu (Ade Yasin) ada agenda hari ini di Desa Citeko, Cisarua, Puncak Bogor. Menghadiri kegiatan dengan Kedutaan Besar Hungaria. Nah, terakhir ketemu bupati sih kemarin," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jawa Barat.

Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK menangkap Bupati Bogor Ade Yasin dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

“Benar, tadi malam sampai pagi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Kompas.com, Rabu (27/4/2022).

“Di antaranya Bupati Kabupaten Bogor, beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat, dan pihak terkait lainnya,” ucap dia.

Ali mengatakan, operasi tangkap tangan itu dilakukan sejak Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu pagi.

“Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap,” ucap Ali.