Bangun Papua, Belajar dari Pengalaman Joint Development for Irian Jaya

PADA 21 Desember 1969, pascapelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diwakili oleh United Nations Development Program (UNDP) mendirikan Yayasan Kerjasama untuk Pembangunan Irian Jaya (Joint Development for Irian Jaya) atau kini Papua.

Yayasan Kerjasama Pembangunan Irian Jaya merupakan komitmen dari Pemerintah Belanda untuk menyalurkan dananya melalui UNDP guna pembangunan Papua.

Karena bermitra bersama, maka disebut Yayasan Kerjasama dengan modal pertama masing–masing pihak menyetor 4.000.000 dollar AS, sehingga modal dasar Yayasan menjadi 8.000.000 dollar AS.

Tujuannya percepatan pembangunan Papua terutama di bidang sosial dan ekonomi dengan fokus dan lokus pada masyarakat di kampung-kampung.

Programnya menyiapkan dan memberdayakan masyarakat Papua bertransformasi dari petani peramu dan gurem menjadi petani produksi yang produktif berorientasi pasar, di samping memenuhi konsumsi sendiri.

Misi Yayasan dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, meningkatkan kemampuan masyarakat Papua untuk berproduksi di lingkungan tempat mereka bermukim berbasis SDA.

Hasilnya untuk memenuhi konsumsi sendiri dan kelebihannya dapat dijual ke pasar. Artinya, pendekatan pembangunan yang dipraktikkan oleh Yayasan berpijak pada zona ekologi.

Harapannya masyarakat Papua di kampung–kampung dapat berpenghasilan.

Kedua, sosialisasi dan edukasi masyarakat di kampung–kampung agar mengubah pola pertanian dari subsisten kepada ekonomi yang berorientasi pasar.

Ketiga, membina dan memberdayakan masyarakat Papua menjadi pengusaha tani kecil dan nelayan atau ekonomi rakyat, melalui pemberian kredit kecil seperti pemberian kredit UKM di masa sekarang.

Keempat, memberikan pelatihan kepada masyarakat Papua untuk menjadi pengusaha tani atau nelayan yang berpikiran progresif.

Artinya berpikir dan berorientasi modern melalui kegiatan ekonomi pasar, tapi tidak meninggalkan basis sosial kulturalnya.

Aktivitas ekonomi membuat masyarakat berpenghasilan dan otomatis memiliki tabungan. Dampaknya akan meningkatkan kualitas hidup di kampung-kampung.

Tujuan Yayasan tidak utopis berpijak pada realitas dan kondisi masyarakat terutama di kampung–kampung. Yayasan menyadari sepenuhnya mayoritas masyarakat Papua berada di kampung.

Kampung menjadi pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi dan produksi sehingga mereka berpenghasilan.

Perputaran roda ekonomi dan uang terjadi di kampung. Masyarakat beraktivitas dan berkompetisi memajukan ekonomi lokal sehingga tak berpikir untuk urbanisasi ke kota seperti yang terjadi kini menumpuknya masyarakat urban di kota-kota di Papua dan Papua Barat.

Realitas menunjukkan Papua saat itu dihadapkan pada dua kondisi isolasi, baik fisik maupun nonfisik, seperti terbatasnya infrastruktur, perhubungan, jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan laut dan bandara.

Belum lagi kurangnya ketersediaan listrik, telekomunikasi dan air bersih.

Masyarakat hidup terpencar. Mereka tinggal di daerah pedalaman/pegunungan maupun pesisir pantai dan wilayah terluar.

Ditambah dengan keterbatasan kala itu untuk menjangkau wilayah terisolir jika dibandingkan dengan Papua saat ini.

Kala itu, Yayasan tampil sebagai agen pembangunan dan perubahan. Yayasan sukses memberikan pendidikan dan skill kepada staf lokal mau pun asing yang mendampingi serta ditunjang dengan dana memadai.

Yayasan menjadi perintis menerobos isolasi sehingga dapat menjangkau kampung–kampung.

Contoh proyek kakao dan peternakan sapi di Genyem (Kabupaten Jayapura), ternak kelinci di Wamena (Jayawijaya), pabrik tapioka di Nabire merupakan proyek rintisan dari Yayasan ini yang diwariskan sejak era 1970–an.

Yayasan ini melakukan hal substantif, yaitu pembinaan masyarakat secara umum dan mengembangkan individu dalam kelompok suku untuk usaha produktif.

Menurut pendapat saya, langkah itu embrio terbentuknya kapitalis marga. Terpenting juga, Yayasan membina dan membentuk sikap mental, mengubah mind set masyarakat menghadapi modernisasi dan globalisasi khususnya dalam bidang sosial – ekonomi.

Pada saat yang sama percepatan pembangunan yang dilaksanakan oleh JDF, yaitu “memanusiakan” Orang Asli Papua (OAP).

Maknanya pembangunan bukan semata peningkatan pendapatan, tapi mengubah cara pandang masyarakat dari ekonomi subsisten kepada ekonomi pasar sehingga pembangunan yang dilakukan pada akhirnya mengangkat harkat, martabat dan harga diri masyarakat Papua.

Untuk mewujudkan tujuan itu, Yayasan melakukan kegiatan seperti mendirikan dan mengembangkan proyek perekonomian yang produktif, melalui investasi langsung.

Memberikan kredit investasi di sektor pertanian rakyat, peternakan, perikanan, kehutanan, jasa pelatihan dan konsultasi teknis.

Salah satu contoh usaha sukses rintisan JDF adalah batik Papua yang hingga kini masih kita temui.

Dalam rangka memberikan kredit, Yayasan membentuk lembaga perkreditan untuk melayani para pengusaha lokal terkait permodalan.

Tak hanya memberi kredit modal, Yayasan juga membimbing, mengadvokasi dan mengawasi agar dana pinjaman tersebut tidak disalah gunakan.

Yayasan juga menyediakan jasa untuk memperoleh alat produksi hingga memasarkan hasil produksi.

Yayasan berfungsi sebagai Griya Niaga (Trading House) bagi hasil produksi para pengusaha petani dan nelayan lokal.

Salah satu permasalahan Papua hari ini adalah tidak adanya trading house yang berfungsi memasarkan produk lokal dari masyarakat Papua.

Kalaupun ada tidak terorganisir, tidak terlembaga dan parsial. Bahkan masyarakat dieksploitasi hanya menjadi pengumpul, produknya dibeli para cungkong dengan harga di bawah standar.

Bahkan terkadang mereka dieksploitasi dan dimanipulasi saja.

Selain itu melalui anak perusahaannya PT Jodefo Irja bertindak menangani perdagangan komoditi Papua seperti karet, coklat, kopi dari petani binaan Yayasan di seluruh pelosok tanah Papua.

Hasil produksi masyarakat yang masih membekas hingga hari ini seperti komoditi karet di kampung Bade, Mindiptana, Kepi, Mur dan sekitarnya di Merauke.

Kemudian coklat di Genyem, Sentani di Kabupaten Jayapura, di Warmare, Nuni, Oransbari di Manokwari.

Demikian juga di Sausapor, Moswaren di Sorong dan juga Warironi, Rondawaya di Yapen.

Contoh lain, proyek kerjasama coklat antara Yayasan dengan Common Wealth Development Corporation di Ransiki Manokwari.

Proyek Batik khas Irian Jaya (Papua) di Waena, Sentani Kabupaten Jayapura dan Agats di Merauke. Sayur mayur dan kopi Arabica di Jayawijaya.

Untuk menerobos daerah terisolasi di pedalaman, Yayasan mendirikan anak perusahaan PT Yantefa Shipping Line yang melayani transportasi sungai untuk mengangkut produksi masyarakat dan dipasarkan dari kampung seperti karet di pedalaman Merauke.

Yayasan juga mendirikan anak perusahaan PT Yoshiba Shipyard & Docking untuk pembuatan kapal kapal kecil dan reparasinya.

Pengalaman empiris yang dilakukan Yayasan Kerjasama Pembangunan Irian Jaya atau JDF dalam kurun waktu 25 tahun (1969 – 1994), menurut pendapat saya, dapat dijadikan pelajaran berharga untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan Orang Asli Papua.

Paling tidak Pemerintah dua puluh tahun kedepan melalui Rencana Induk 20 tahun (2021 – 2041) dalam rangka implementasi Otsus, dapat menjadikan pengalaman JDF sebagai referensi agar tidak mengulang kesalahan.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mesti diletakkan basisnya berawal dari dan diakhiri di kampung sebagai lokus utama masyarakat hidup dan bermukim.

Pembangunan dilakukan dengan pendekatan wilayah budaya dengan memperhatikan zona ekologi dari kelompok etnis Papua dengan memaksimalkan potensi SDA di lingkungannya.

Pembangunan atau percepatan pembangunan menuju kemandirian masyarakat Papua pertama kali dilakukan dengan mengubah secara evolusioner mind set dan cara produksi dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar.

Masyarakat harus diberikan keterampilan yang diadaptasikan dengan kebutuhan dan potensi SDA lokal dengan menghindari indoktrinasi dan mengintrodusir nilai–nilai baru yang akan menimbulkan cultural shock.

Yayasan memberikan pelajaran bahwa membangun OAP perlu pembinaan dan pengembangan masyarakat secara berkesinambungan menuju kemandirian.

Misalnya, memberikan dukungan kredit atau bantuan dana terprogram. Masyarakat diajarkan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana, bukan untuk foya–foya seperti kasus Dana Desa yang yang dikorupsi.

Selain itu, Yayasan mengajarkan adanya saving dari kelebihan pendapatan yang diperoleh.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua muaranya bukan berorientasi infrastruktur, namun jauh lebih penting adalah “memanusiakan manusia Papua”.

Akhirnya mengangkat harkat, martabat dan harga diri OAP, sehingga sederajat dengan saudara sebangsa dan setanah air - Indonesia. Terima kasih JDF.