Pembebasan Lahan Jembatan Babin Ditargetkan Selesai April 2022

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Percepatan pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin) mendapatkan lampu hijau dari Pemerintah Pusat.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan, dirinya sudah mendapat kepastian dari Menteri Bappenas dan Menteri PUPR terkait dimulainya pelelangan proyek jembatan Babin.

Kementerian menyampaikan tahapan lelang sudah bisa dimulai dalam waktu dua bulan ke depan.

Dengan adanya lampu hijau tersebut, Pemprov Kepri segera melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Babin. Dia menargetkan, pembebasan lahan untuk jembatan babin selesai pertengahan April 2022.

Baca juga: Batam-Bintan Bakal Terkoneksi Jalur Darat, Pelelangan Jembatan Babin 2 Bulan Lagi

"Para menteri termasuk Menteri Sekretaris Kabinet meminta Pemerintah Daerah segera menyelesaikan kewajiban terkait dengan pembebasan tanah. Ini harus segera kita selesaikan, agar Pemerintah Pusat bisa memulai pembangunan jembatan Batam-Bintan," kata Ansar melalui keterangan tertulis Diskominfo Kepri, Minggu (20/3/2022).

Dalam rapat pembangunan jembatan Babin yang dilakukan di kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang pada Jumat (18/03/2022), turut hadir Kepala BPN Kabupaten Bintan Asnen serta sejumlah kepala OPD.

Kepada instansi terkait Ansar menginstruksikan untuk dapat menyelesaikan secepatnya proses pembebasan lahan.

Mantan anggota DPR RI juga menyebutkan pemerintah daerah sejumlah jalan yang berada di kewenangan daerah.

"Kalau untuk proyek strategis nasional, aset daerah harus segera dilepaskan. Karena ini untuk pembangunan daerah," ujar Ansar.

Dalam percepatannya Ansar menargetkan pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Babin bisa selesai di pertengahan bulan April, agar bisa segera dilaporkan ke pemerintah pusat.

Sementara Kepala BPN Bintan, Asnen mengatakan saat ini masih ada 46 bidang tanah yang dalam proses konsinyasi di pengadilan. Sebanyak 12 bidang diantaranya sudah dibayarkan.

"Saat ini permasalahan yang masih menghambat adanya beberapa bidang tanah yang tidak memiliki subjek kepemilikan," kata Asnen.

Bamsoet yakin jembatan babin berdampak positif terhadap perekonomian

Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meninjau titik pendaratan (landing point) Jembatan Batam-Bintan (Babin) Kamis (17/3/2021) siang.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet menekankan jika pekerjaan proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Bintan Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

"Tahun ini sudah bisa dilakukan pelelangan dan ground breaking oleh Presiden," kata Bamsoet dalam wawancara bersama jurnalis di lokasi landing point Jembatan Babin.

Bamsoet meyakini pembangunan Jembatan Babin akan memberikan efek positif kepada masyarakat dan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau secara umum.

"Bagi kami, melihat kebutuhan Jembatan Batam-Bintan ini sangat penting dalam menghubungkan perekonomian Bintan dan Batam," ujar dia.

Hal ini juga dibenarkan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Menurut Ansar, dari informasi yang diperoleh dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), proses pelelangan pembangunan Jembatan Babin akan dilaksanakan dua bulan mendatang.

"Kemarin nformasi yang disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Bappenas dan Menteri PU di Kalimantan, Insyaallah pelelangan akan dilaksanakan dua bulan lagi. Mungkin dari sisi Pulau Batam dulu, karena itu dari non pemerintah" kata Ansar.

Baca juga: Pembangunan Jembatan Babin Masih Dikaji

Mantan Anggota DPR RI dan Bupati Bintan 2 periode ini menegaskan menyebut jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini tengah fokus menyelesaikan dokumen pembebasan lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan Jembatan Babin.

"Sejauh ini tidak ada permasalahan dalam proses pembebasan lahan," ujar Ansar.

Ansar juga menegaskan jika ada banyak investor yang berminat menanamkan modalnya dalam pembangunan Jembatan Batam Bintan ini.

Diketahui total panjang jembatan Babin dan jalan direncanakan mencapai 14.794 kilometer.