Selain itu, penyelesaian masalah Papua mestinya tidak bisa dibebankan dan memang bukan tanggung jawab TNI-Polri semata, melainkan pemerintah secara keseluruhan, karena kebijakan baru adalah merangkul, bukan memukul.
"Memulai hal baru setelah kegagalan pendekatan sebelumnya memang bukan hal mudah. Tapi lebih baik mencoba ketimbang melanggengkan kekerasan di Papua," ujarnya.
Bukan berarti berharap pemerintah tidak lagi melibatkan TNI-Polri dalam penyelesaian masalah Papua.
Namun, diharapkan adalah distribusi peran yang relevan. TNI-Polri juga masih bisa berkontribusi besar dalam upaya penyelesaian masalah di Papua dengan memperkuat soft power melalui penguatan kapasitas pembinaan teritorial, pemeliharaan keamanan, dan penegakan hukum.
"Bentuknya adalah operasi-operasi teritorial dan penegakan hukum yang bersifat dukungan dan selaras dengan agenda-agenda lintas sektor termasuk melakukan komunikasi sosial melalui produksi dan penyebarluasan propaganda positif," ujarnya.
"Termasuk juga penguatan peran intelijen teritorial menjadi mata dan telinga pemerintah untuk lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat Papua serta memberi asupan data dan informasi lapangan yang bisa mendukung strategi komprehensif pemerintah," ujar dia. (Editor Candra Setia Budi)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.