Cerita WNI Jadi Trainer Agen PRT Maid Online Malaysia, Ambil Foto Telanjang Pembantu hingga Sita Dokumen (1)

KOMPAS.com - Seorang warga negara Indonesia yang pernah bekerja sebagai "trainer" salah satu agen untuk Maid Online, sistem perekrutan pembantu rumah tangga (PRT) bentukan badan imigrasi Malaysia, menceritakan pengalaman mmenyedihkan dan traumatis yang ia saksikan sendiri.

Wulan - bukan nama sebenarnya - bekerja selama enam bulan di perusahaan yang menyalurkan pembantu untuk Maid Online, sebelum memutuskan untuk melarikan diri dari Malaysia pada Mei 2019.

Wulan mengatakan banyak hal yang membuatnya terkejut sekaligus sedih menyaksikan sendiri pengalaman dalam merekrut PRT di perusahaan yang menyalurkan pembantu melalui sistem yang notabene resmi ini.

Baca juga: 129 Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia Tiba di Jatim, Khofifah: Kami Siap Memfasilitasi Mereka

Hal pertama yang mengejutkan, kata Wulan adalah prosedur menyita semua barang milik calon pembantu termasuk paspor, telepon seluler, uang, dan foto-foto.

Ia mengatakan melihat sendiri bagaimana tidak berdayanya para calon pekerja tanpa barang-barang dan dokumen penting mereka di negara asing.

Tugas besar lain yang juga mengejutkan adalah praktik menggeledah, menelanjangi dan memfoto saat mereka pakai baju lagi serta mengancam foto-foto telanjang hasil jepretan, akan dikirim ke keluarga di Indonesia.

Baca juga: Pulang dari Yunani, Pekerja Migran asal Kota Madiun Positif Covid-19

Ia juga mengatakan usia para pekerja juga dipalsukan. Ada yang berumur 16 tahun dan ada juga yang masih berumur 13 tahun yang berasal dari Medan.

Pihak perekrut beralasan mereka digeledah untuk mencari "benda tajam". Tapi para calon pekerja mengatakan mereka membawa benda-benda itu untuk melindungi diri seperti benda-benda mistis dari dukun yang di antaranya kuku dan tanah yang diikat kain.

"Foto-foto telanjang diambil dengan telepon seluler milik kantor dan dipegang para agen. Mereka mengancam [jika] berperilaku tak baik, foto-foto telanjang akan dikirim ke keluarga mereka," kata Wulan dalam wawancara eksklusif dengan BBC News Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri menuntut agar Maid Online, yang dibentuk pada 1 Januari 2018, dihapuskan karena "sangat rentan" terjadinya pelanggaran.

Baca juga: Pulang dari Malaysia, 17 Pekerja Migran Ilegal Diamankan di Sumut

SHUTTERSTOCK/GOOD STUDIO Ilustrasi perempuan.

Duta besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono mengatakan punya keyakinan tinggi bahwa SMO (Sistem Maid Online) memicu terjadinya abuse (pelanggaran/pelecehan) karena pekerja migran yang ditempatkan di Malaysia tidak memiliki persiapan, termasuk keterampilan.  Sehingga potensi abuse jauh lebih besar.

"Sistem ini tak mengindahkan kepentingan Indonesia untuk melindungi pekerja migran kami... ini juga melanggar hukum kita sendiri. Jadi ada argumentasi hukum dan ada perlindungan pekerja. Kedutaan tak tahu siapa yang direkrut di bawah skema ini," kata Hermono kepada BBC News Indonesia.

Baca juga: Antisipasi Gelombang Kepulangan Pekerja Migran, Pemkab Blitar Kembali Aktifkan Isoter

BBC telah mengontak Imigrasi Malaysia - lembaga yang membentuk Maid Online - untuk meminta tanggapan, namun hingga laporan ini diturunkan tidak ada jawaban.

Dari 2017 sampai tahun ini terdapat lebih dari 1.700 pekerja migran yang ditampung di penampungan KBRI di Kuala Lumpur. Namun dari jumlah itu, Hermono mengatakan tak tahu pasti berapa yang menjadi korban Sistem Maid Online.

Saat ini, pengiriman tenaga kerja migran, termasuk PRT, ke Malaysia masih dibekukan sejak terjadi pandemi tahun lalu.

Hermono juga mengatakan sejak dilonggarkannya karantina wilayah, kebutuhan PRT sangat tinggi, namun dia mengatakan pengiriman resmi tak akan terjadi sampai MoU ditandatangani.

Baca juga: Polisi Tangkap Tiga Pelaku Pengiriman Pekerja Migran Ilegal di Riau

Dikutip dari Bernama, pada Kamis (13/12021), Menteri Industri dan Komoditi Malaysia Zuraida Kamaruddin mengatakan Indonesia telah menyetujui masuknya 32.000 buruh migran ke Malaysia pertengahan Februari nanti, setelah pemerintahannya menyepakati 'sejumlah masalah teknis' dengan pemerintah Indonesia.

"Mereka ingin menandatangani nota kesepakatan yang meliputi pekerja migran di industri itu, dan setelah kita meratifikasi, mereka akan mengizinkan warganya datang ke Malaysia," ujar Hermono.

Walaupun, pernyataan ini mengacu pada pengiriman buruh migran untuk sektor industri sawit.

Meski begitu, pernyataan bahwa MoU dapat ditandatangani bulan Februari 2022, ditanggapi dengan pesimistis oleh Hermono karena masih banyak elemen yang perlu dibahas.

Tetapi, tanpa keterlibatan Indonesia sama sekali dalam Sistem Maid Online, kata Hermono, sangat sulit memantau ada tidaknya kebocoran pengiriman pekerja.

Baca juga: Polisi Gagalkan Pemberangkatan 11 Calon Pekerja Migran Ilegal di Sumut