Program Pembibitan Ikan di Pangkalpinang Terancam Mandek, gara-gara Tak Ada Anggaran

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari sektor budidaya perikanan di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan berbagai permasalahan.

Target pendapatan daerah dari sektor itu pun terbilang rendah.

"Fasilitas kolam dan kualitas airnya perlu diperbaiki. Itu semua butuh anggaran hingga Rp 16 miliar, tapi belum ada," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pangkalpinang, Jon Herly kepada Kompas.com di kantornya, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Stok Kondom KPA Pangkalpinang Menipis, Padahal Dibutuhkan Penyintas HIV/AIDS

Jon menuturkan, ketiadaan anggaran membuat pihaknya belum bisa melakukan pembibitan.

Jika dipaksakan, berisiko ikan tidak bisa berkembang karena air mengandung kadar asam yang tinggi.

Imbasnya saat ini, puluhan petak kolam terbengkalai.

Baca juga: Banjir di Sejumlah Perumahan di Pangkalpinang Belum Surut, Dapur Umum Layani 368 Warga

Diperparah adanya tambang ilegal

Ikan yang ada saat ini berupa nila, lele dan udang yang tersisa dari pembibitan tahun lalu.

Kualitas air yang bermasalah, diperparah dengan adanya tambang ilegal di kawasan lahan dinas perikanan.

"Jika musim kering air kolam susut karena sudah banyak yang bocor," ujar Jon.

Kondisi stagnan, kata Jon, dialami tahun ini dan juga tahun depan.

Baca juga: Nelayan Minta Pengerjaan Proyek Reklamasi Ditangguhkan karena Mengganggu Pembibitan Ikan

Anggaran tergerus pandemi

Alasannya karena anggaran tergerus pandemi Covid-19.

"Untuk APBD sudah tidak ada. Sementara APBN melalui DAK juga tidak tersedia," ungkap Jon.

Meskipun demikian, DKP kata Jon tetap beroperasi dengan dana operasional dinas sebesar Rp 3 miliar per tahun.

"Kalau ada yang butuh penyuluhan tetap dilayani," ujar dia.

Baca juga: Nasib KEK Pariwisata Bangka, Terkendala Alih Fungsi Lahan, Kini Diajukan untuk Budidaya Kelapa dan Penangkaran Buaya

Target setoran pendapatan Rp 10 juta per tahun

Karena ketiadaan program pembibitan, maka DKP hanya menargetkan setoran pendapatan Rp 10 juta per tahun.

Itu pun berasal dari jasa sewa lapak di lokasi TPI dan pasar.

"Sempat diwacanakan kawasan balai benih ini mau ditukar guling atau pindah ke Tua Tunu. Karena kalau dianggarkan untuk rehab dananya besar," beber Jon.

Sumber dana lain yang potensial kata Jon, yakni dari anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun, dinas juga harus mempersiapkan biaya perjalanan dinas untuk beberapa kali pertemuan.

"Itu pun kami harus lihat dulu, mana program KKP yang bisa nyangkut untuk Pangkalpinang," pungkasnya.