Pascabanjir, Gubernur Kalbar Minta 5 Bupati Atur Kewenangan Penanganan Bencana

SINTANG, KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji meminta lima bupati yang daerahnya terdampak banjir untuk bertemu dan membuat rencana penanganan bencana sesuai kewenangan masing-masing.

Kelima bupati tersebut adalah Bupati Sintang Jarot Winarno, Bupati Melawi Dadi Sunarya, Bupati Sekadau Aron, Bupati Sanggau Paolus Hadi dan Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan.

“Saya berharap lima bupati yang wilayahnya terendam banjir, ketemu dengan saya di Pontianak. Lalu ada pembagian tugas untuk mengatasi banjir sesuai kewenangan. Bupati buat apa, gubernur buat apa,” kata Sutarmidji dalam keterangan tertulis yang dilansir Prokopim Kabupaten Sintang, Rabu (24/11/2021).

Baca juga: Gubernur Kalbar: Banjir di Sintang Heboh karena Fadli Zon, tapi Bagus Perhatian Pusat Jadi Banyak

Dia juga meminta setiap daerah memiliki database bencana untuk memudahkan penanganan.

“Masing-masing daerah harus punya database bencana. Menangani bencana semua harus terang benderang dan tidak boleh menutupi informasi. Sampaikan apa adanya, jangan basa basi,” ujar Sutarmidji.

Sutarmidji menerangkan, jalan provinsi di Kabupaten Sintang ada sepanjang 170 kilometer. Di mana, dari 170 kilometer itu, kondisi bagus 40 kilometer dan 130 kilometer masih berupa tanah merah.

“Jalan yang kena banjir sepanjang 4 kilometer, yakni di daerah di Semubuk Ketungau Hilir,” ucap Sutarmidji.

Sebagai informasi, kondisi terkini banjir sudah mulai surut. Dari awalnya 12 kecamatan, kini sudah sisa lima kecamatan, yakni Kecamatan Sintang, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Binjai Hulu dan Kecamatan Ketungau Hilir.

Baca juga: Banjir di Sintang Kalbar Jadi yang Terbesar dan Terlama sejak 1963

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sintang Bernhad Saragih mengatakan, puncak banjir pada 16 November 2021. Banjir dipengaruhi hujan deras yang terjadi sejak 11 November 2021 sampai 15 November 2021.

“Pada puncak banjir tersebut sudah berdampak pada 35.652 kepala keluarga atau 123.936 jiwa. Laporan ini sumbernya dari RT hingga lurah dan kepala desa,” kata Bernhad.

Saat puncak banjir, terdapat 17.496 kepala keluarga yang mengungsi.

“Ada yang meninggal saat banjir karena disebabkan kelalaian korban. Kami sudah beri peringatan soal banjir sejak Agustus 2021,” terang Bernhad.

Banjir juga mengakibatkan 77 gardu listrik rusak serta 88 rumah ibadah, sembilan kantor, dan sebuah rumah sakit terendam.

“Dari 77 gardu listrik rusak, saat ini 71 gardu sudah menyala. Kemudian 15.633 pelanggan listrik menyala dan 1.027 pelanggan masih padam,” terang Bernhad.

Kemudian, selama dua pekan Jalan Utama Lintas Melawi tidak bisa dilewati kendaraan roda dua.

Sehingga pihaknya membantu menyediakan kendaraan penyeberangan.

“Kami sudah siapkan data pascabencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” ungkap Bernhad.