Kompas.com - 19/11/2021, 19:41 WIB

KUPANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengingatkan, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tugas bersama.

Menurutnya, tugas itu hendaknya diimplementasikan melalui regulasi serta pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Benny, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakotas) di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: 7 Siswa SMP di Kupang Mabuk Saat Jam Belajar, Robohkan Tembok dan Pagar Sekolah

Dia mengatakan, setelah muncul Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI, masih banyak daerah yang belum memahami adanya kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada PMI

Karena itu, Benny mengungkapkan, penanganan pekerja migran bukan hanya tugas pemerintah pusat, BP2MI, atau Kemenaker.

Namun juga menjadi tanggung jawab semua pemerintah provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa.

“Rakortas ini penting dan strategis untuk menyatukan unit kerja pusat dan daerah dalam rangka penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI,” ujar Benny.

Baca juga: UPDATE: Tambah 130 Kasus Covid-19 di Jakarta, 61 Orang di Antaranya Pekerja Migran

Benny menyebutkan, praktik penempatan PMI secara ilegal menjadi perhatian khusus negara dan pemerintah daerah.

“Sindikat penempatan PMI secara ilegal adalah musuh kita bersama. Yang kita hadapi adalah oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan pada lembaga-lembaga tinggi negara. Negara tidak boleh kalah. Negara harus melawan. Negara tidak boleh dikendalikan oleh mereka yang disebut mafia," tegas Benny.

Baca juga: PMI dari Malaysia yang Belum Vaksin Covid-19 Dilarang Pulang ke Kalbar

Benny mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan perintah langsung dari Presiden Jokowi, untuk melindungi para pekerja migran di seluruh pelosok Tanah Air.

Sehingga dirinya siap berada di garda terdepan memberantas mafia PMI ilegal.

"Saya mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki bagi anak-anak bangsa yang disebut Pekerja Migran Indonesia,” tutur Benny.

Sebab, lanjut dia, PMI adalah pahlawan devisa terbesar kedua setelah sektor migas, yang setiap tahunnya menyumbang devisa sekitar Rp 159,6 triliun bagi Indonesia.

Baca juga: Hendak Bacok Seorang Nenek, Petani di Kupang Tewas Dikeroyok Warga

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi menegasakan, Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan para terpidana sindikat kasus penjualan manusia menjalani hukuman di Nusa Kambangan.

Menurut Josef, keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Jangan coba-coba untuk mengganggu dan menjual anak-anak NTT, karena begitu putusan pidana di pengadilan inkrah maka saya akan usulkan untuk jalani hukuman di Nusa Kambangan," kata dia

"Tidak ada kompromi. Karena hukum tertinggi adalah kesejahteraan masyarakat. Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat itu yang paling utama,” lanjut Josef.

Josef menambahkan, NTT memiliki lima Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PMI sehingga untuk pembuatan perda nanti akan diusulkan kemudian.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kata dia, pembuatan Peraturan Daerah harus mengacu Peraturan Gubernur.

"Sehingga kalau Pergubnya masih dibutuhkan maka bisa memanfaatkan Pergub tersebut karena pembuatan Perda butuh proses panjang. Oleh karena itu sebelum adanya Perda, kita akan pakai Pergub. Kita sudah punya lima Pergub di NTT. Sejak 2020 sudah ada Pergubnya, ” ujar Josef. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Waspada Hujan Lebat di Jateng Selatan hingga Akhir Juni

BMKG: Waspada Hujan Lebat di Jateng Selatan hingga Akhir Juni

Regional
500 KK Terdampak Banjir di Morowali Sulteng, 350 KK Terpaksa Mengungsi

500 KK Terdampak Banjir di Morowali Sulteng, 350 KK Terpaksa Mengungsi

Regional
Bawa Miras ke Stadion Manahan, 18 Oknum Suporter PSS Sleman Dilarang Tonton Laga Vs Dewa United

Bawa Miras ke Stadion Manahan, 18 Oknum Suporter PSS Sleman Dilarang Tonton Laga Vs Dewa United

Regional
BMKG Sultra: Waspada Cuaca Ekstrem 3 Hari ke Depan

BMKG Sultra: Waspada Cuaca Ekstrem 3 Hari ke Depan

Regional
Tuntut Uang Ganti Rugi 16,2 Miliar, Masyarakat Suku Sebyar Gelar Aksi di DPRD Teluk Bintuni

Tuntut Uang Ganti Rugi 16,2 Miliar, Masyarakat Suku Sebyar Gelar Aksi di DPRD Teluk Bintuni

Regional
Pindah Parpol Lain, Wakil Wali Kota Tegal Jumadi Diminta Mundur dari Jabatannya oleh Partai Koalisi

Pindah Parpol Lain, Wakil Wali Kota Tegal Jumadi Diminta Mundur dari Jabatannya oleh Partai Koalisi

Regional
Legenda Putri Naga dan Tuan Tapa, serta Misteri Jejak Telapak Kaki Raksasa di Aceh Selatan

Legenda Putri Naga dan Tuan Tapa, serta Misteri Jejak Telapak Kaki Raksasa di Aceh Selatan

Regional
Sakit Hati Tidak Dipinjami Uang, Mantan Karyawan Bobol Brankas Mal di Balikpapan

Sakit Hati Tidak Dipinjami Uang, Mantan Karyawan Bobol Brankas Mal di Balikpapan

Regional
Tolak Beri Utang, Suami Istri Tewas Ditembak Bekas Pegawainya

Tolak Beri Utang, Suami Istri Tewas Ditembak Bekas Pegawainya

Regional
Penjelasan RS Terkait Adanya Pasien Curhat yang Mengaku Dilecehkan Perawat Saat Terkapar di Bangsal

Penjelasan RS Terkait Adanya Pasien Curhat yang Mengaku Dilecehkan Perawat Saat Terkapar di Bangsal

Regional
Jelang Idul Adha, Gorontalo Kirim 256 Ekor Sapi ke Tarakan

Jelang Idul Adha, Gorontalo Kirim 256 Ekor Sapi ke Tarakan

Regional
Terdakwa Kasus Mutilasi Petani di Tegal Dituntut 15 Tahun Penjara, Keluarga Inginkan Hukuman Mati

Terdakwa Kasus Mutilasi Petani di Tegal Dituntut 15 Tahun Penjara, Keluarga Inginkan Hukuman Mati

Regional
Populasi Sapi 170.365, Wonogiri Baru Dapat Kuota 1.500 Dosis Vaksin PMK

Populasi Sapi 170.365, Wonogiri Baru Dapat Kuota 1.500 Dosis Vaksin PMK

Regional
Majikan Adelina Lisao Divonis Bebas, Presiden dan Gubernur NTT Didesak Moratorium PMI ke Malaysia

Majikan Adelina Lisao Divonis Bebas, Presiden dan Gubernur NTT Didesak Moratorium PMI ke Malaysia

Regional
Geram Istrinya Diselingkuhi, Pria Ini Bakar Mobil Jazz Tetangganya

Geram Istrinya Diselingkuhi, Pria Ini Bakar Mobil Jazz Tetangganya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.