Sebutan Kader PDI-P Celeng Ternyata Terinspirasi Pidato Bung Karno

SEMARANG, KOMPAS.com - Kegaduhan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait sebutan kader celeng mencuat beberapa hari terakhir.

Bahkan, sebagian kalangan menilai polemik tersebut dapat memicu keretakan di tubuh PDI-P.

Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Abang Baginda Muhammad Mahfuz menegaskan dalam situasi ini justru akan memperkuat soliditas partai.

Baca juga: Gaduh soal Kader Celeng dan Bebek di PDI-P, Pengamat: Harus Saling Tahan Diri

Sebab, ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah dan merusak barisan banteng-banteng di Jawa Tengah.

Namun, banteng sejati tidak akan mudah terpengaruh terhadap isu perpecahan tersebut.

"Yang namanya kader partai banteng sejati itu paham posisinya. Mereka paham betul kewajiban dan hak mereka seperti apa. Sehingga itu tidak akan berpengaruh. Justru membuat para banteng-banteng sejati akan menjadi solid dan merapatkan barisan," jelas Baginda dalam rekaman video yang diperoleh Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

Menurut Baginda, munculnya istilah banteng dan celeng itu sudah digunakan sejak lama di dalam PDI-P.

"Kenapa ada istilah banteng dan celeng ini berangkat dari pidato Bung Karno pada 23 Januari 1945, di situ Bung Karno mengatakan seperti ini, syarat terbentuknya partai pelopor itu adalah disiplin kader partai. Maka seluruh kader PDI-P harus disiplin. Harus berpedoman pada sikap politik dan kebijakan organ perjuangan partai," ungkapnya.

Baca juga: Geger Sebutan Kader Celeng di PDI-P, Ganjar Pranowo: Agar Tertib, Gitu Aja

Baginda mengatakan PDI-P menjalankan prinsip demokrasi terpimpin sehingga sebagai kader harus tegak lurus dan mematuhi aturan yang sudah menjadi keputusan partai.

"Semua paham PDI-P adalah partai yang menganut ajarannya Bung Karno, menjalankan kepemimpinan dengan prinsip demokrasi terpimpin, sehingga yang namanya kader partai tidak bisa suka-suka dia," sebut Baginda.

"Kader partai harus patuh terhadap AD/RT maupun peraturan keputusan partai khususnya kongres partai. Di mana salah satunya mengamanatkan urusan capres cawapres sepenuhnya keputusan Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri)," sambungnya.