Pakar Sebut Pemerintah Belum Siap Lakukan Transisi dari Pandemi Covid-19 ke Endemi

MALANG, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi dinilai terlalu dini

Pemerintah dianggap belum siap melakukan transisi menuju endemi sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan virus Covid-19 sulit tertangani.

Di sisi lain, transisi dari pandemi ke endemi dinilai tidak serta merta menaikkan pertumbuhan ekonomi akibat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian global.

Baca juga: Transisi Pandemi ke Endemi, Jokowi: Jangan Euforia, Covid Selalu Mengintip

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Abdul Ghofar mengatakan, transisi dari pandemi menuju endemi itu akan berpengaruh pada pola pikir masyarakat sehingga abai pada penerapan protokol kesehatan yang dapat memicu meningkatnya transmisi virus corona.

"Masyarakat kita akan cenderung merasa bahwa Covid-19 sudah selesai. Berbahayanya adalah ketika masyarakat menjadi abai dengan protokol kesehatan," kata Ghofar melalui keterangannya, Rabu (15/9/2021).

Pada saat yang sama, pemerintah akan kesulitan menekan laju kegiatan masyarakat.

"Hal itu dapat memicu kasus semakin tinggi sementara kebijakan pembatasan juga akan semakin susah karena sudah dianggap endemi, bukan lagi pandemi," katanya.

Empat saran

Ada empat hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika memulai transisi menuju endemi.

Yakni capaian vaksinasi, standar layanan kesehatan, kebiasaan hidup new normal dan stimulus ekonomi.

Jika pemerintah sudah maksimal mempersiapkan empat hal tersebut, Ghofar menilai transisi menuju endemi akan efektif memulihkan pertumbuhan ekonomi.

Namun, kondisi saat ini belum memungkinkan untuk melakukan itu.

Baca juga: Gibran Klaim Vaksinasi Covid-19 di Solo Sudah Capai 100 Persen dari Target Pemerintah

Ghofar menjelaskan, pandemi dan pasca-pandemi akan menyebabkan pertumbuhan yang tidak merata di masing-masing negara atau yang disebut sebagai uneven economic growth.

Faktor yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan yang tidak merata itu adalah capaian vaksinasi, standar layanan kesehatan, stimulus ekonomi, dan kebiasaan hidup new normal.

"Ini yang kita sebut dengan adanya uneven economic growth, jadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Negara-negara yang vaksinasinya tinggi, kemudian standar kesehatannya tinggi itu akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada negara-negara yang tingkat vaksinasinya rendah, selain itu tentu stimulus yang dilakukan oleh pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, capaian vaksinasi di Indonesia masih rendah.

Berdasarkan data di Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi hingga 14 September 2021 pukul 18.00 WIB masih sebesar 35,92 persen untuk vaksin dosis pertama dan 20,54 persen untuk vaksin dosis kedua dari jumlah sasaran sebanyak 208.265.720 warga.

Menurut Ghofar, pemerintah bisa memulai transisi menuju endemi ketika capaian vaksinasi sudah mencapai 70 persen yang menjadi syarat minimal terbentuknya herd immunity.

Baca juga: Antusiasme Masyarakat Tinggi, Pemkot Malang Optimistis Capai Herd Immunity Bulan Ini

Ghofar menilai, pemerintah mulai merencanakan transisi menuju endemi untuk mengurangi beban negara.

Sebab ketika status wabah Covid-19 menurun dari pandemi ke endemi, pemerintah tak terlalu ikut campur terkait dengan pembiayaan kesehatan warganya.

"Kalau sudah endemi pemerintah sudah tidak terlalu banyak ikut campur pembiayaannya. Kalau niatnya seperti itu, beban masyarakat akan semakin tinggi," katanya.

Diketahui, pemerintah sedang menyiapkan langkah untuk transisi dari pandemi menuju endemi. Presiden Joko Widodo sudah meminta semua pihak untuk bersiap dengan transisi itu.