Kisruh DPRD Solok, Situasi Internal Mulai Memanas

PADANG, KOMPAS.com - Kekisruhan terjadi di internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Masalah yang terjadi mulai dari mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD, hingga dualisme pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dari total 35 anggota DPRD, sebanyak 22 orang mengajukan mosi tidak percaya pada 8 Juni 2021.

Mosi tidak percaya disampaikan kepada Ketua DPRD Solok Dodi Hendra.

Baca juga: Tiga Daerah Tingkat Vaksinasi Tahap I Tertinggi di Sumbar: Padang Panjang, Kota Solok dan Bukittinggi

Awalnya, ada 27 orang yang mengajukan.

Namun, 5 orang dari Fraksi Gerindra menarik diri setelah mendapat instruksi dari pimpinan partai.

"Sekarang sedang kita proses di Badan Kehormatan DPRD," kata Ketua BK DPRD Kabupaten Solok M Syukri kepada Kompas.com, Senin (9/8/2021).

Syukri menyebutkan, saat ini proses di BK sudah hampir selesai, karena sejumlah pihak sudah dimintai keterangan.

"Dalam waktu dekat segera kita keluarkan rekomendasi," kata Syukri.

Baca juga: 2 Remaja Asal Sumbar Retas Situs Setkab, Ini Faktanya

Dalam surat mosi tidak percaya tersebut, disampaikan ada empat alasan.

Pertama, karena Dodi dianggap arogan dan otoriter, serta mengabaikan asas demokrasi dan kolektif kolegial dalam kepemimpinannya.

Kedua, anggota DPRD menilai, Dodi sering memaksakan kehendak yang menimbulkan rasa tidak nyaman di kalangan anggota DPRD Kabupaten Solok.

Ketiga, dalam prinsip kolektif kolegial, Dodi Hendra dinilai sering mengabaikan peran para wakil ketua DPRD Kabupaten Solok.

Keempat, tindakan yang dilakukan Dodi Hendra dianggap sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Pasal 33, 35, dan Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Solok Pasal 39 dan 44.

Terjadi dualisme di internal DPRD

Setelah mosi tidak percaya, kisruh berlanjut pada pembahasan RPJMD yang terjadi dualisme.

Pembahasan pertama dipimpin Wakil Ketua DPRD Ivoni Munir di Cinangkiek, pada 30 Juli 2021, yang dihadiri sejumlah anggota DPRD dari Fraksi PAN, Golkar, Demokrat, PKS, PDI-P, Hanura dan Gerindra.

Sedangkan, pada waktu yang sama, Ketua DPRD Dodi Hendra juga menggelar pembahasan di Gedung DPRD yang juga dihadiri sejumlah anggota DPRD dari Fraksi Gerindra dan PPP.

"Pembahasan di Cinangkiek itu sah, karena saya yang memimpin termasuk unsur pimpinan dan dihadiri mayoritas anggota DPRD," kata Ivoni.

Ivoni menyebutkan, pembahasan di Cinangkiek itu merupakan keputusan rapat paripurna sebelumnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Dodi Hendra mengakui dirinya disomasi sejumlah anggota DPRD.

Hanya saja, dia membantah tuduhan arogan dan mengabaikan peran wakil-wakil ketua.

"Saya ini baru 5 bulan jadi ketua menggantikan Jon Firman Pandu yang terpilih menjadi Wakil Bupati. Saya tidak mengabaikan peran wakil ketua, karena kita kolektif kolegial," kata Dodi Hendra yang dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (10/8/2021).

Dodi mengatakan, mosi tidak percaya hanya dinamika politik yang seharusnya tidak sampai membuat kondisi di Kabupaten Solok menjadi tidak kondusif.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, soal pembahasan RPJMD, dirinya sudah terlebih dahulu memasukan surat perintah tugas (SPT) ke Sekretariat DPRD.

"Waktu itu saya memasukan SPT sekitar pukul 10.00 ke Sekretariat, tapi sekitar pukul 10.30 masuk laporan ke meja saya, ada SPT ke Cinangkiek," kata Dodi.

Setelah itu, menurut Dodi, paripurna yang dipimpin Ivoni Munir memutuskan pembahasan RPJMD di Cinangkiek.

"Ini kan aneh, seperti sudah dikondisikan saja. Makanya saya tetap menggelar pembahasan RPJMD di Gedung DPRD," kata Dodi.

Dodi mengharapkan, dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Solok dapat segera berakhir dan tidak berkepanjangan, karena bisa mengganggu roda pemerintahan dan pembangunan.

"Saya sangat berharap ini segera berakhir. Saya ini Ketua DPRD dan merupakan unsur Forkompinda. Saya minta hanya dudukan saya di posisi saya," kata Dodi.

Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu mengakui bahwa situasi politik di kabupaten Solok memanas.

Namun, menurut Jon, hal itu hanya dinamika politik dan diharapkan segera berakhir.

"Mosi tidak percaya hingga dualisme pembahasan RPJMD hanyalah dinamika politik saja," kata Jon.

Jon menyebutkan, sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok, pihaknya tidak ada persoalan dengan partai lain.

"Kita tetap komunikasi dengan PAN. Tidak ada persoalan partai, tapi ini murni dinamika politik saja. Saya berharap ini dapat segera berakhir. Selesaikan dengan kepala dingin, sehingga tidak mengganggu pemerintahan dan pembangunan di Solok," kata Jon.