ACEH UTARA, KOMPAS.com – Sebanyak lima ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Monumen Islam Samudera Pasai, di Desa Beuringen, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara.
Mereka adalah mantan Kepala Dinas Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Aceh Utara yang berinisial F, pegawai negeri sipil Aceh Utara N, pengawas proyek P, dua kontraktor masing-masing berinisial T dan R.
“Baru kami tetapkan, belum dilakukan penahanan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Diah Ayu Hartati saat dihubungi, Jumat (6/8/2021).
Diah menyebutkan, proyek yang berlangsung sejak 2012 hingga 2017 menghabiskan dana sebesar Rp 49,1 miliar.
Dia merincikan, proyek itu dikerjakan secara bertahap. Sejak 2012 hingga 2016 proyek ini berada di Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Aceh Utara.
Sedangkan pada 2017 proyek yang menjadi ikon Kerajaan Samudera Pasai itu berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Aceh Utara.
“Tahun 2012 proyek ini dikerjakan PT PNM dengan angggaran senilai Rp 9,5 Miliar. Lalu tahun 2013 Rp 8,4 Miliar dikerjakan oleh PT LY, berikutnya 2014 dikerjakan PT TH dengan anggaran Rp 4,7 Miliar. Pada tahun 2015 Rp 11 Miliar dikerjakan PT PNM, tahun 2016 dikerjakan PT TH Rp 9,3 Miliar dan tahun 2017 Rp 5,9 Miliar dikerjakan PT TAP,” beber Diah.
Baca juga: Duduk Perkara Korupsi Pengadaan Masker di Banten, Kongkalikong Pejabat dan Pengusaha di Era Pandemi
Penyelidikan kasus ini sudah berlangsung sejak Mei 2021 hingga awal Juni 2021.
Sejumlah saksi ahli, rekanan dan mantan pejabat yang bertanggung jawab untuk proyek itu telah dimintai keterangan.