PPDB Kota Jambi, Wali Murid Tak Bisa Pantau Zonasi, Ombudsman Minta Panitia Transparan

KOMPAS.COM, JAMBI- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jambi berlangsung mulai 1-5 Juli 2021.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah wali murid mengalami kendala.

Salah satunya warga Jambi bernama Andri, Pada hari kedua, Andri mengecek nama keponakannya terkait zonasi masih ada di laman situs ppdb.jambikota.go.id. Terutama terkait jarak terdekat dan terjauh dari zonasi yang ditentukan.

Namun, di hari ketiga, nama keponakannya sudah tidak ada.

Akibatnya Andri tidak bisa mengetahui informasi keponakannya masuk zonasi mana dan lulus atau tidak di zonasi itu. Karena sistemnya berdasarkan data alamat kartu keluarga.

"Aneh saja, sistem online PPDB zonasi kan tujuannya untuk transparansi dan menyaring siswa-siswa yang dekat dengan lingkungan sekolah," katanya, Kamis (1/7/2021).

Andri mengatakan, dengan adanya sistem online, harusnya memudahkan para wali murid memantau apakah anak mereka lulus di zonasi yang benar-benar sesuai data KK.

"Kalau kayak gini, siapa yang bisa jamin siswa yang terjaring itu memang benar-benar dekat dengan lingkungan sekolah. Apalagi persentase zonasi itu besar, sampai 75 persen," kata Andri.

"Kalau begini jangan heran kalau orangtua nanti ada yang protes anaknya tidak lulus," katanya.

Baca juga: Semua Daerah di Jambi Tunda Penerimaan CPNS dan PPPK

Baca juga: Tersisa 32.319 Kursi, PPDB Sumbar SMA/SMK Tahap Dua Dibuka Juli, Ini Ketentuannya

Selain Andri, ada pula Vandi yang sedang memantau pendaftaran keponakannya di salah satu SMP Kota Jambi.

Dia heran, tidak ada data seperti peringkat maupun jarak sekolah saat membuka laman situs PPDB.

"Kalau SMA kan langsung ada peringkatnya, berapa jaraknya dan semacamnya. Ini untuk SMP tidak ada," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (2/7/2021).

"Apa masih belum transparan ini yang Kota Jambi. Kalau Provinsi kan nampak grade-nyo langsung masuk apo idak. Ya, kita enggak tahu ini diterima atau tidak. Nanti kita punya harapan tiba-tiba tidak diterima," kata Vandi.

Dia menilai panitia PPDB tidak transparan.

"Itu kan tidak transparan namanya. Lihat (pemerintah) Provinsi Jambi, terbuka dan bisa dilihat," kata Vandi.