Ridwan Kamil Larang Wisatawan, Terutama dari Jakarta, Masuk Bandung Raya Selama Sepekan

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melarang wisatawan dari luar daerah berpelesir ke wilayah Bandung Raya. Hal itu diputuskan setelah Satgas Covid-19 Jabar menetapkan siaga I untuk wilayah Bandung Raya.

Seperti diketahui, dua daerah di Bandung Raya yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) masuk dalam zona merah Covid-19.

"Kami mengimbau agar tidak ada wisatawan yang datang ke Bandung raya selama tujuh hari ke depan sampai pengumuman selanjutnya khususnya pariwisata yang selalu ramai ada di KBB dan Kabupaten Bandung," kata Emil, sapaan akrabnya di Markas Kodam III Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 di Jabar Naik, Didominasi Klaster Keluarga, Ridwan Kamil: gara-gara Mudik dan Libur Lebaran

Karena itu, ia mengimbau para wisatawan khususnya dari DKI Jakarta untuk menahan diri tidak piknik ke Bandung Raya.

Sebab, saat ini semua daerah di Jabar tengah berupaya menekan angka kenaikan kasus Covid-19 yang muncul pasca libur Lebaran.

"Karena itu saya imbau wisatawan yang biasanya mayoritas dari DKI Jakarta juga kami minta untuk tidak datang selama tujuh hari ke depan ke wilayah Bandung Raya," kata Emil. 

"Sehingga kondisi siaga satu ini dipahami secara jelas bahwa kami sedang mengerem darurat untuk mengendalikan situasi yang memang terbukti oleh libur panjang mudik yang menghasilkan lonjakan luar biasa," tuturnya.

Baca juga: [POPULER NUSANTARA] Ridwan Kamil Ungkap Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19 di Jabar | Wali Kota Salatiga Positif Covid-19

Ridwan Kamil perintahkan percepatan proses vaksinasi massal

Selain itu, Emil pun memerintahkan semua kepala daerah di Jabar untuk mempercepat proses vaksinasi massal dengan memaksimalkan fasilitas stadion atau lapangan.

"Kami perintahkan semua daerah agar melaksanakan vaksinasi massal secara optimal di stadion yang ada di wilayah masing-masing," katanya. 

"Karena itu TNI dan anggota Polri akan menjadi motor utama dari yang namanya vaksinasi massal yang harus dilaksanakan di kabupaten kota," jelasnya.