LHKPN Bahlil Lahadalia Rp 300 Miliar, Punya Tanah di 18 Lokasi, Tak Miliki Utang

KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memiliki kekayaan mencapai Rp 300.445.709.773.

Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 30 Desember 2020, tercatat harta Bahlil terdiri dari aset berupa tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, surat berharga, serta kas dan setara kas.

Baca juga: Naik Jadi Menteri Investasi, Ini PR Bahlil dari Presiden Jokowi

Harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 282.285.000.000 yang berada di Jayapura (14 titik), Jakarta Selatan (2 titik), Gianyar (1 titik), dan Sragen (1 titik).

Baca juga: Jadi Menteri Investasi, Harta Bahlil Capai Rp 300 Miliar dan Miliki Tanah di 18 Lokasi

Tanah dan bangunan di 18 titik diperoleh dari hasil sendiri.

Baca juga: Jadi Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Ini Sepak Terjang Bahlil Lahadalia

Sedangkan alat dan mesin milik Bahlil bernilai Rp 171 juta yang terdiri dari Toyota Harier tahun 2007 Rp 90 juta, Honda CRV tahun 2010 senilai Rp 63 juta, dan Mitsubishi pick up tahun 2012 senilai Rp 18 juta.

Bahli juga memiliki surat berharga senilai Rp 2.012.500.000, serta kas dan setara kas Rp 15.977.209.773.

Bahlil tercatat tidak memiliki utang.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4/2021), bersamaan dengan pelantikan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Bahlil merupakan Menteri Investasi pertama di Kabinet Indonesia Maju, menyusul perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.

Mengutip Kompas.id, pria dari Fakfak, Papua Barat, ini berlatar belakang profesional.

Dunia usaha mengenalnya selain sebagai pengusaha juga mantan Ketua HIPMI periode 2015-2019.

Sebagai pengusaha yang besar di daerah, ia terbiasa berkecimpung mengurusi perizinan di daerah, sehingga paham aturan yang perlu dibenahi agar dapat menarik investor maupun menanam modal di Indonesia.

Ia mengetahui secara pasti hambatan investasi yang masuk ke Indonesia, seperti masalah regulasi di pemerintah daerah yang dianggap menghambat investasi.

Presiden Joko Widodo melihat Bahlil sosok yang pas untuk menyelesaikan permasalahan itu. Bahlil dan Jokowi, keduanya sama-sama berlatar belakang pengusaha. Keduanya juga sama-sama kader HIPMI.

Jokowi adalah kader HIPMI di Solo tahun 1990-an. Saat Pemilu Presiden 2019, Bahlil yang saat itu masih sebagai Ketua Umum HIPMI memilih mendukung Joko Widodo ketimbang Sandiaga Uno yang juga mantan Ketua Umum HIPMI.