KOMPAS.com - DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Tuban angkat bicara terkait rencana pemerintah membuka keran impor sebanyak satu juta ton pada 2021.
HKTI Tuban menolak rencana impor beras tersebut. Sebab, hasil panen di Tuban masih melimpah.
Sikap penolakan itu diambil setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tuban.
"Kami menolak rencana pemerintah impor beras. Hasil panen yang melimpah ini membuktikan bahwa Kabupaten Tuban tidak lagi membutuhkan impor beras," kata Ketua DPC HKTI Tuban Aris Yuli Setianto seperti dikutip dari Tribunjatim, Jumat (19/3/2021).
Menurut Aris, produksi padi di Tuban selalu surplus setiap tahun. Hal itu berdasarkan survei lapangan dan mengacu data statistik Dinas Pertanian Tuban.
Di tahun 2020 produksi hasil padi mengalami surplus sebesar 268.778 ton (63,54 persen). Pada bulan Januari 2021 total produksi padi meningkat sebesar 5.777 ton.
Setelah dihitung, produksi pada Januari itu mengalami surplus sekitar 31,01 persen.
Pada Februari, total produksi padi di Tuban mencapai 21.717 ton dan mengalami surplus 62,82 persen.
"Setiap bulan hasil produksi padi di Kabupaten Tuban selalu surplus, artinya hasil panen lebih jadi kita menolak impor," terangnya.