Tolak Hasil KLB Sumut, DPD Demokrat Papua Tegaskan Tetap Setia kepada AHY

JAYAPURA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua menolak hasil Konggres Luar Biasa (KLB) yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Mereka menyatakan setia kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ketua Umum AHY dan kepengurusannya adalah sah dan terdaftar dalam lembaran Kementerian Hukum dan HAM, oleh sebab itu kami pengurus DPD Partai Demkrat, DPC dan DPAC di seluruh Tanah Papua menyatakan kesetiaan dan loyalitas kami untuk mendukung penuh kepengurusan Agus Harimukti Yudhoyono dan seluruh pengurus yang sudah secara sah terpilih dalam konggres pada Maret 2020 di Jakarta," ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak di Jayapura, Sabtu (6/3/2021).

Ricky menilai, KLB yang akhirnya memilih Kepala Staf Presiden Moledoko sebagai ketua umum adalah kegiatan ilegal.

Hal ini dikarenakan penyelenggaraan KLB tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Baca juga: Dirayu Ikut KLB, Ketua DPC Demokrat di Jateng Ditawari Uang Rp 100 Juta, Ada yang Diajak Kader Partai Lain

"Setelah menyimak, mengikuti dan membaca kegiatan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, kami menganggap bahwa kegiatan ini adalah ilegal dan abal-abal," kata dia.

"Kami juga menganggap kegiatan ini inkonstitusional karena tidak sesuai AD ART partai pasal 83 nomor 1 dan 2 atau tidak dihadiri dua per tiga pengurus DPD di seluruh Indonesia lalu tidak dihadiri setengah  pengurus DPC di seluruh Indonesia," sambung Ricky.

Kegiatan itu juga dianggap ilegal dan karena memilih dan menetapkan orang dari luar Partai Demokrat.

Ia pengurus Partai Demokrat Papua siap melawan pengurus hasil KLB. Apalagi, jika Moeldoko membentuk kepengurusan di Papua.

"Kami pengurus Partai Demokrat Provinsi Papua tidak menghadiri KLB tersebut, mulai dari ketua, para wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, dan seluruh jajaran tidak menghadiri KLB ilegal tersebut. Kami siap perang apa bila kepengurusan hasil KLB menunujuk pengurus Demokrat Papua, itu perang fisik bukan perang kata-kata," kata Ricky.