Keabsahan Ujian Nasional Diragukan

Kepala SMA Negeri 1 Mataram Fatwir Udzali mengatakan, penyelenggaraan UN di sekolahnya ditunda sampai siang karena harus menunggu fotokopi soal. ”Saat UN siang hari, kondisi fisik dan psikis siswa tentu sangat berbeda jika UN diselenggarakan sesuai jadwal pada pagi hari,” kata Fatwir.

Kelambatan penyelenggaraan UN juga terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

”Penundaan ujian nasional memang sangat memengaruhi psikis siswa,” kata Rubitho, Kepala SMA Negeri 1 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kaltim.

Kepala SMA Katolik Frateran Ndao Ende Frater Maria Sarto BHK mengatakan, kacaunya penyelenggaraan UN kali ini sangat merugikan siswa sehingga tidak tepat jika dijadikan acuan untuk kelulusan siswa, apalagi untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Ia mengusulkan, hasil UN dibatalkan dan kelulusan siswa sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. ”Pemerintah harus berani bersikap tegas untuk perbaikan ke depan. Perguruan tinggi negeri juga memiliki alat ukur atau standar tersendiri dalam penerimaan mahasiswa baru,” tuturnya.

Jadi acuan

Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Aman Wirakartakusumah mengakui, banyak prosedur standar pelaksanaan UN kali ini yang tidak terpenuhi. Ini disebabkan saat itu kondisinya krisis sehingga berbagai tindakan cepat harus dilakukan untuk menyelamatkan siswa. ”Kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan dilakukan prosedur karena sebagian besar tidak sesuai rencana,” kata Aman.

Anggota BSNP, Teuku Ramli Zakaria, menjelaskan, BSNP hanya menyusun standar operasi UN. Adapun materi soal dibuat Pusat Penelitian Pendidikan (Puspendik) Kemdikbud, sedangkan kontrak dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud.

”Dalam kasus ini BSNP siap diaudit,” kata Aman.

Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, meskipun beberapa tindakan darurat dilakukan, seperti menggandakan soal dengan fotokopi, semuanya tetap dalam pengawasan panitia dan petugas berwenang. Karena itu, dia meyakini, kebocoran soal sulit terjadi sehingga hasil UN tetap sah dan bisa jadi acuan prestasi siswa.

Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin Bakhtiar mengatakan, agar kasus kekurangan soal tidak terjadi lagi, pada masa mendatang pencetakan soal sebaiknya dilakukan di daerah masing-masing. Gubernur Bali I Gede Mangku Pastika juga menyarankan agar pencetakan soal ujian dilakukan per wilayah sehingga kekurangan soal bisa segera ditanggulangi.