Banjir Tangse, Ironi Pascamoratorium

Di kawasan hutan Gunung Halimon, bagian deretan Pegunungan Bukit Barisan, yang sekaligus hulu Sungai Tangse, perambahan hutan tampak nyata. Beberapa sisi hutan terbuka. Di atas hamparan tersisa pokok pangkal pohon merana. Bahkan, di perbukitan sepanjang hulu Sungai Tangse tegakan hutan yang mulai jarang di tengah hijau tanaman perkebunan kopi dan kakao. Di beberapa sisi tampak menghampar tanaman padi yang hancur diterjang banjir.

Pembalakan dan alih fungsi lahan bukan rahasia lagi bagi warga setempat. Mereka mengetahui itu. ”Sejak dulu seperti ini. Ada yang motong kayu lalu dijual, ada juga yang memotong sebagian untuk ditanami,” kata Sulaiman Kai (60), warga Desa Ranto Panyang.

Pembalakan liar itu nyaris berjalan mulus. Sesekali ada razia aparat kepolisian. Namun, itu tak menghentikan kegiatan pembalakan karena sering kali berakhir damai.

Selama ini, nyaris tak ada penindakan terhadap toke yang menawari dan menampung kayu curian. Aparat seolah tutup mata dengan kegiatan kilang-kilang kayu yang banyak tersebar di Pidie.

”Selama ini yang disalahkan selalu masyarakat. Tapi perusahaan tak pernah ditindak,” ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup Aceh, TM Zulfikar.

Tragedi di Tangse sebenarnya hanya sepotong wajah buruk pengelolaan hutan di Aceh. Bahkan, moratorium penebangan hutan pada tahun 2007 di Aceh, seperti nyaris tanpa gaung. Walhi mencatat, tahun 1980-2008, luas hutan Aceh telah berkurang hingga 914.422 hektar dari total luas 5.675.850 hektar. Artinya, 32.657 hektar hutan dibabat tiap tahun. Tahun 2008, luas hutan Aceh tinggal 61,42 persen.

Hasil penelitian Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) pada tahun 2009, menyebutkan kehilangan hutan di Aceh rata-rata 0,9 persen per tahun. Bahkan, deforestasi telah menurunkan jumlah air dalam tanah di hutan hingga 50 persen di Aceh. Sekitar 3,5 tahun silam juga terjadi banjir bandang di Aceh Tamiang, serta banjir sekala kecil di wilayah Subussalam, Singkil, Meulaboh, Nagan Raya, dan Aceh Tengah. (M Burhanudin)