Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Terus Lacak Penyandang Dana

Kompas.com - 08/02/2009, 09:18 WIB

MEDAN, MINGGU — Sepanjang Sabtu (7/2), polisi terus menelusuri penyandang dana demonstrasi yang berlangsung rusuh di Kantor DPRD Sumatera Utara, Selasa (3/2). Para saksi mengakui menerima uang Rp 20.000 sampai Rp 25.000 sebelum demonstrasi berlangsung.

Penyidik gabungan dari Kepolisian Kota Besar Medan dan Kepolisian Daerah Sumut telah menetapkan 25 tersangka dari 55 orang yang telah diperiksa. Penyidik kemarin menetapkan 13 tersangka baru, menyusul penetapan 12 tersangka.

Di Jakarta, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira, Sabtu siang, kepada pers menginformasikan, ke-13 tersangka baru itu kebanyakan adalah mahasiswa yang berunjuk rasa setelah menerima uang.

Sebanyak dua penyandang dana unjuk rasa anarkis itu ditahan penyidik Poltabes Medan dan Polda Sumatera Utara. Irjen Pol Abubakar Nataprawira, sebagaimana dilaporkan Antara, Sabtu malam, mengatakan, kedua tersangka yang ditahan itu adalah Djumongkas Hutagaol dan Tahan Panggabean.

"Djumongkas yang diduga melanggar Pasal 146, 170, 160 jo 55 KUHP dengan modus mendanai kegiatan unjuk rasa. Ia menyerahkan dana Rp 1,6 juta untuk aksi itu," katanya.

Pasal 146 KUHP tentang ancaman kepada badan pembuat undang-undang, 170 KUHP tentang pengrusakan secara bersama, 160 KUHP tentang penghasutan dan 55 KUHP tentang ikut serta dalam tindak pidana.

Sementara itu, Tahan Panggabean diduga juga menjadi penyandang dana dan membagi-bagikan dananya kepada para pengunjuk rasa. Polisi belum dapat memastikan berapa dana yang dikeluarkan Tahan Panggabean untuk mendanai unjuk rasa, namun sejumlah tersangka yang ditahan polisi mengaku menerima uang Rp 20.000.

Tahan Panggaben dijerat dengan Pasal 146, 160, 170, 351, dan 335 KUHP. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Selain kedua tersangka, polisi, Sabtu malam,  menahan tiga tersangka lagi, yakni Martunggul Panjaitan dengan tuduhan menyediakan angkutan untuk massa, Masrul Simbolon dan Erwin Josua Tarigan dengan tuduhan mengumpulkan massa.

Sabtu siang, polisi juga telah menahan delapan tersangka. Hingga kini, polisi telah menahan 25 tersangka dan memeriksa 30 orang saksi. Para tersangka diduga terlibat kasus kerusuhan hingga menyebabkan ruang sidang Gedung DPRD Sumatera Utara rusak.

Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat yang terkepung massa meninggal dunia karena serangan jantung. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com