Istri Wiji Thukul tak Curigai Soeharto (2-Habis)

LAPORAN WARTAWAN SURYA, JUNIANTO SETYADI

NAMA-nama anak Wiji Thukul memang khas, dan berbau militan. Misalnya, nama si bungsu, Fitri Nganthi Wani. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti "Fitri menggandeng keberanian".

"PERASAAN saya tentu saja sakit dengan hilangnya Thukul yang menjadi korban Orba. Apalagi setelah dia hilang pun saya masih sempat direpotkan oleh hal-hal yang tidak perlu. Misalnya, dipanggil ke kantor Koramil," kata Sipon.

Selain itu, Sipon mengaku kesulitan mencari nafkah, khususnya sejak sekitar dua bulan setelah Presiden Megawati tak lagi berkuasa Oktober 2004 silam. Menurutnya, beberapa pedagang pakaian di Pasar Klewer kala itu tak lagi mau menerima pasokan pakaian anak-anak, hasil karyanya.

Sejak lama Sipon memang menghidupi keluarga dengan membuat usaha konveksi kecil-kecilan, dibantu oleh empat tetangga. Dia melempar hasil konveksinya ke Pasar Klewer. Saya pernah bertemu Sipon di Pasar Klewer, tahun 2000 silam.

“Waktu itu pedagang yang biasa membeli dagangan saya mengatakan tak berani lagi membeli, karena diancam orang. Mereka ditakut-takuti supaya tak membeli pakaian buatan saya,” paparnya.

Kalaupun para pedagang di Pasar Klewer bersedia membeli hasil konveksi Sipon, mereka mau membayar dengan harga sangat murah. "Misalnya, satu baju yang biasanya dibayar Rp 6.000, mau dibayar Rp 1.500. Tentu saja saya nggak mau," kenang wanita kelahiran Kampung Kalangan.

Berbagai kesulitan hidup tersebut merupakan bukti bahwa lenyapnya Thukul sebagai korban Orba, sangat berpengaruh terhadap kehidupan Sipon dan dua anaknya. Meski begitu, Sipon tak mau membabi buta menuding mantan Presiden Soeharto di balik hilangnya Thukul.

"Soeharto memang pimpinan Orba, tapi Orba kan bukan hanya Soeharto. Siapa tahu ada perintah menghilangkan suami saya itu bukan dari Soeharto, tapi dari orang
lain,” papar Sipon yang kini kerap tampil di berbagai forum untuk memberikan kesaksian atas hilangnya Thukul sebagai salah satu korban Orde Baru.

Sedangkan mengenai pro-kontra tentang Soeharto harus dimaafkan tanpa diadili, atau diselesaikan dulu persoalan hukumnya baru dibicarakan soal maaf-memaafkan, Sipon berpendapat seharusnya hukum didahulukan. “Indonesia ini negara hukum,  maka untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak ya.. harus melalui jalur hukum,” tegasnya.