Satpol PP Nunukan Beli 4 Anjing Pelacak

NUNUKAN, KOMPAS.com - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sudah seminggu terakhir memelihara anjing pelacak jenis herder. Saat ini dua anjing pelacak telah ditempatkan di kandang yang berada di sebelah kanan halaman kantor Mako Satpol PP Nunukan, Jalan Diponegoro.

Rencananya Satpol PP Nunukan memiliki 4 anjing pelacak. Dua ekor difungsikan untuk mengamankan demo dan kerusuhan dan sisanya untuk pelacakan.

Sayangnya, Satpol PP Nunukan sendiri belum memiliki tenaga ahli untuk merawat maupun melatih anjing-anjing tersebut.

"Kami belum bisa dibilang pawang, karena kami belum ada pelatihan," jelas salah satu anggota personel Satpol PP Nunukan, Albar Masba yang ditugasi merawat anjing tersebut, Rabu (13/04/2016).

Dia menjelaskan, salah satu anjing yang diberi nama si Boy dan berusia 2 tahun itu sudah menerima pelatihan untuk pengamanan demonstrasi dan kerusuhan. Sementara satu anjing pelacak yang diberi nama Roulph dan berumur 1 tahun belum pernah menerima pelatihan.

Sementara yang 2 ekor anjing yang sudah dipesan belum dipastikan kapan akan dikirim ke Nunukan.

Sekertaris Satpol PP Nunukan Lukas Iskandar mengaku pihaknya sudah mengusulkan anggaran pengadaan anjing pada APBD Nunukan tahun 2016. Namun usulan tersebut ditolak pemerintah daerah karena dianggap tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satpol PP.

Untuk membeli 4 ekor anjing tersebut, Satpol PP mengajukan anggaran Rp 200 juta di luar anggaran perawatan dan pelatihan.

"Anggaran belum ada, tapi barangnya diambil duluan. Mungkin akan kita ajukan di dalam ABT (anggaran belanja tahunan)," jelasnya.

Menurut Lukas, keberadaan anjing pelcak di Kabupaten Nunukan sudah sangat urgen mengingat wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sudah darurat narkoba. Menurut dia, meski di luar tupoksi Satpol PP Nunukan, keberadaan anjing pelacak bisa saja difungsikan oleh instansi lain.

"Intinya demi Kabupaten Nunukan. Apa salahnya barang yang kita punya bisa dipakai orang lain seperti TNI, Bea Cukai atau polisi," Imbuh Lukas.

Terkait anggaran pengadaan dan anggaran perawatan, Lukas mengatakan hanya Kasat Pol PP yang tahu.

"Ini inisiatif Kasat saja. Biaya pembelian, biaya perawatan itu mungkin secara pribadi dari kasat sendiri," katanya.