KOMPAS.com - Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Kuangan Syariah (KDEKS) resmi dikukuhkan pertama kalinya di Tanah Papua.
Pengukuhan pengurus KDEKS yang berlangsung di gedung Lambertus Jitmau Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (6/62024), disaksikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Ma'ruf menjelaskan, ekonomi dan keuangan syariah bukan gagasan yang digaungkan demi kepentingan umat Islam semata.
Itu telah menjadi praktik yang diterima luas semua kelompok masyarakat karena sifat dan hakikatnya yang bukan hanya untuk umat muslim (inklusif), tetapi juga mengedepankan keadilan.
Di tatanan global, negara-negara dengan penduduk mayoritas non-muslim justru telah meraup peluang dan keuntungan dari pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Baca juga: Usai Dialog, Wapres Maruf Amin Tanda Tangani Prasasti Pusat Pemerintahan di Papua Selatan
Sebagai contoh, Brasil, Australia, dan Thailand terdepan dalam ekspor produk makanan halal.
Korea Selatan dan Jepang juga konsisten mengembangkan pariwisata ramah muslim, bahkan Inggris menjadikan negaranya pusat pasar keuangan Islam.
Di dalam negeri, pemerintah mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi.
Berbagai wilayah lain telah menuai manfaat ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
"Kini saatnya Provinsi Papua Barat Daya menggerakkan potensi wilayah demi mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif."
"Utamanya, menggandeng masyarakat lokal dan asli Papua, termasuk pelaku UMKM, agar lebih berdaya dan sejahtera," kata Ma'ruf saat mengukuhkan KDEKS di Sorong.
Ia mengakui telah menyaksikan sendiri kekayaan wilayah ini.
Baca juga: Maruf Amin Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jateng
"Salah satunya pesona Raja Ampat yang pernah saya kunjungi tahun 2018. Ini baru sedikit potret pariwisata Papua Barat Daya yang berkelas dunia."
"Di samping itu, kita ingin agar produk-produk UMKM Indonesia makin berkualitas dan membanjiri pasar ekspor dunia, di samping memenuhi pasar dalam negeri yang sangat besar," ujarnya.
Ma'ruf menuturkan, Ini kesempatan Provinsi Papua Barat Daya mengambil peluang dengan membentuk KDEKS pertama di tanah Papua.