KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), memberikan penguatan kapasitas petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Ini dilakukan sebelum menggelar pemilihan suara ulang (PSU) di 6 TPS pada Sabtu 24 Februari 2024.
“Kami berikan bimbingan teknis lagi bagi KPPS sebelum PSU digelar lusa. Ini tentu untuk perkuat pemahaman mereka,” kata Ketua KPU Sumbawa, Syamsi Hidayat saat ditemui Kamis (22/2/2024).
Baca juga: Jelang PSU di Manokwari, Warga Gelar Aksi Bakar Ban Tolak Politk Uang
Ia berpesan kepada anggota KPPS yang nantinya akan melaksanakan PSU agar benar-benar cermat. Dengan demikian, hal-hal yang menyebabkan terjadinya PSU tidak terulang.
Misalnya orang yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, baik tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb) maupun daftar pemilih khusus (DPK) namun bisa mencoblos. Hal seperti ini tidak boleh terjadi.
"Karena PSU hanya satu kali, harapannya ketika di PSU kan tidak ada orang tidak memenuhi syarat memilih. Jadi apa yang menyebabkan PSU jangan terulang lagi," ujarnya.
Sebelum memutuskan pelaksanaan PSU, pihaknya lebih dulu melakukan verifikasi pada rapat pleno atas rekomendasi Bawaslu untuk menentukan dipenuhi atau tidaknya unsur dilaksanakannya PSU.
Termasuk untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian ataukah karena ketidaktahuan dan lain-lain.
Penyebab PSU di 6 TPS tersebut, sambungnya, antara lain ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb tetapi menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan alamat domisili di KTP elektroniknya.
Baca juga: Buntut Pemilih di Magelang Gunakan Hak Suara Mendiang Ibu, KPU Putuskan Gelar PSU
“KPPS memberikan kesempatan kepada masyarakat tapi KTP tidak domisili di situ karena berasal dari luar Sumbawa sehingga terjadi PSU,” ungkap Syamsi.
Untuk persiapan logistik pihaknya sudah koordinasikan dengan KPU NTB.
“Provinsi akan distribusi logistik hari ini tiba. Logistik surat suara untuk pemilihan capres dan cawapres akan ada tambahan dari KPU Kota Bima."
“Karena kita kekurangan logistik surat suara, jadi didistribusikan untuk penambahan. Pasukan kita sudah jemput ke KPU Kota Bima dikawal petugas TNI dan Polri untuk surat suara tersebut,” jelasnya.
Untuk tingkat kerawanan tetap ada potensi di 6 TPS yang akan menggelar PSU pada Sabtu, 24 Februari.
“Kita mempersiapkan diri, terutama petugas di lapangan termasuk perkuat koordinasi dengan Bawaslu juga karena ada pengawas di tiap TPS,” ucapnya.