Curhat Perangkat Desa Purbalingga ke Ketua MPR: Kami Pakai Seragam Keki, tetapi Status Tidak Jelas

PURBALINGGA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo menerima aspirasi dari perangkat desa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (7/2/2024).

Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) tersebut menanyakan tentang status kepegawaian mereka.

Baca juga: Respons Ketua MPR RI soal Isu Pemakzulan Jokowi: Bukan Hal yang Mudah

Muhasin, Perangkat Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari, mengatakan, status kepegawaian ini sudah disuarakan sejak beberapa tahun lalu, tetapi hingga kini belum ada langkah penyelesaiannya.

"Kami heran, kami pakai baju keki dengan logo Kementerian Dalam Negeri, tapi kami bukan ASN," kata Muhasin yang langsung disambut riuh oleh forum.

Selain soal kepegawaian, Muhasin juga mengharap ada regulasi untuk memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.

"Perangkat desa memiliki hak adat, mohon aturan terkait hak adat itu menjadi mutlak kebijakan pemerintah desa," tegasnya.

Aspirasi lain datang dari Iskandar, perangkat Desa Limbasari.

Dia mengaku kesulitan melakukan pengembangan potensi desa karena ketatnya regulasi penggunaan dana desa.

Padahal, Desa Limbasari terkenal memiliki potensi wisata alam dan pertanian yang cukup beragam. Namun, segala potensi itu belum bisa dikelola secara optimal.

"Sebenarnya kami sempat menerima kucuran dana dari pusat, tapi kami kesulitan mengelolanya karena ketatnya peraturan penggunaan dana tersebut," terang Iskandar.

Baca juga: Jadi Hakim MK, Arsul Sani Tegaskan Sudah Mundur dari MPR, PPP, dan Peradi

Menanggapi aspirasi tersebut, Bamsoet mengungkapkan, terkait status kepegawaian hingga kesejahteraan perangkat desa telah dibahas di Revisi UU Desa.

"Presiden sudah menugaskan Mendagri, Menpan-RB, dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas perubahan ini," terangnya.

Menurut Bamsoet, ada beberapa pasal krusial yang nantinya akan dirubah dalam UU Desa.

"Mulai dari periodesasi kepala desa, status kepegawaian perangkat desa, hingga aturan terbaru penggunaan dana desa juga akan segera disahkan," ucap Bamsoet.