Jaga Netralitas, 5.000 ASN Kota Mataram Dilarang Lakukan Pose Salam Jari Nomor Calon Presiden

KOMPAS.com - Sebanyak 5.000 lebih aparatur sipil negara (ASN) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat diminta menjaga netralitas dalam pemilu umum (Pemilu) 2024.

Analis Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Lalu Wira Ilham mengatakan, pihaknya telah membekali pemahaman undangan-undang pemilu, dan memperkuat hak dan tanggungjawab ASN ke dalam undang-undang ASN.

Selain pemahaman secara perundang-undangan, Wali Kota Mataram juga telah menerbitkan surat edaran menjaga netralitas ASN dalam pemilu.

Baca juga: Soal Netralitas ASN, Sekda Kabupaten Semarang: Jangan Takut Ancaman dan Tekanan dari Oknum

"Secara lisan maupun tulisan kami telah menyatakan sikap netral. Itu sudah dilakukan, dilihat mungkin di OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) ada beberapa banner tanda tangan ASN."

"Dan mereka juga sudah mengikrarkan secara lisan bersama-sama untuk tetap netral di Pemilu 2024," ungkap Wira dalam rapat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (29/11/2023).

Disampaikan Wira dengan adanya pernyataan yang tertulis di dalam banner yang sudah sudah dipasang di halaman kantor, diharapkan dapat menjadi pengingat para ASN untuk tetap netral.

Wira menekankan, ia sangat mengimbau para ASN di Kota Mataram dari segala golongan untuk tidak melakukan pose foto dengan menunjukkan angka pasangan calon presiden dan wakil presiden, atau para calon legislatif.

"Bahkan cara mereka menggerakkan tangannya pun sudah kami sosialisasikan melalui flyer bagaimana supaya dia tidak menunjukkan jarinya ketika melakukan foto-foto," kata Wira.

Meskipun tidak ada niat untuk mendukung salah satu calon, namun menurut Wira, pose menunjukkan jari sangat rentan berpotensi melanggar netralitas.

Baca juga: Sekda Cilacap Dilantik Jadi Pj Bupati, Netralitas ASN dalam Pemilu Jadi Perhatian Khusus

"Sangat berpotensi melanggar lebih-lebih di masa kampanye ini. Salam jari itu sangat berpotensi melanggar, makanya kami mengedukasi mereka (ASN) supaya jangan pakai (salam jari) sementara selama musim kampanye ini, khawatirnya itu ditafsirkan macam-macam oleh orang," kata Wira.

Dkatakan Wira, jika berkaca dari pemilu 2019, sebanyak 6 kasus pelanggaran netralitas ASN yang ditangani BKPSDM Mataram, namun demikian tidak ada yang sampai pada pemecatan.

"Kalau melihat pemilu sebelumnya 2019  memang ada kasus-kasus netralitas yang kita tangani  2019 sekitar 6 kasus. Tapi itu sudah melalui proses dan saya pikir pelanggarannya tidak terlalu berat-berat tidak ada yang sampai pemecatan," kata Wira.

Memasuki awal kampanye, Bawaslu Kota Mataram tengah rutin memantau media sosial (medsos).

Salah satu yang diawasi adalah aktivitas aparatur sipil negara (ASN), semisal ada yang memasang foto dukungan hingga mungkin menyukai atau like unggahan terkait pasangan calon (paslon) pilpres maupun pileg.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Muhammad Yusril mengungkapkan, yang dimaksud ASN yaitu bukan saja ketika masuk kerja di lembaga pemerintahan, melainkan selamanya sebelum pensiun.

Baca juga: Langgar Netralitas, Seorang Kepsek dan Kades di Banyumas Disemprit Bawaslu